Menkeu Purbaya Beberkan Biang Perlambatan Ekonomi, Gara-Gara Uang Numpuk di Bank Sentral

bisnisbandung.cocm - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa perlambatan ekonomi Indonesia pada 2024 disebabkan oleh pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan sebelumnya.

Salah satu faktor utama yang disebut Purbaya adalah banyaknya uang yang mengendap di Bank Sentral sehingga tidak tersalur ke sistem ekonomi.

Purbaya menyoroti pengalaman masa lalu, mulai dari 2015 saat kebijakan ekonomi ketat hingga pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan menjadi kunci pemulihan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa penyerapan uang yang terlalu lambat ke sistem perbankan pada periode 2023 hingga pertengahan 2024 menahan pertumbuhan ekonomi dan membuat sektor riil mengalami kesulitan.

Baca Juga: Viral! Camat Jatiluhur Purwakarta Kabur Saat Tabrak Warga, Sikap Berubah Saat Direkam Video

Domestik demand yang mendominasi perekonomian Indonesia membuat dampak pengetatan likuiditas semakin terasa.

Meskipun awal 2025 sempat terjadi perbaikan dengan pertumbuhan uang mencapai 7% pada April, kondisi kembali melemah pada Mei hingga Agustus karena efek kebijakan yang belum sepenuhnya pulih.

“Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter,” gamblangnya saat rapat perdana dengan komisi XI DPR RI, dilansir dari youtube official iNews.

Baca Juga: IFG dan YIAB Gelar Edukasi Kesehatan Gigi untuk Anak Sekolah Dasar

Selain itu, Purbaya menilai keterlambatan pemerintah dalam membelanjakan anggaran dan praktik penarikan uang oleh Bank Indonesia turut memperparah perlambatan.

"Pajaknya enggak apa-apa masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi enggak apa-apa. Tapi ini kan enggak, ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya,” tuturnya.

Tim Bisnis Bandung telah melakukan konfirmasi ke Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat terkait isu uang yang menumpuk di bank sentral, namun pihak BI menolak memberikan komentar karena dianggap di luar kapasitasnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Menkeu Purbaya, Isyarat Perubahan Besar di APBN?