Harga Ayam Anjlok, Ombudsman Salahkan Lemahnya Pengawasan Pemerintah

bisnisbandung.com -  Anjloknya harga ayam hidup di pasaran menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan bahwa masalah ini sebetulnya dapat diprediksi dan diantisipasi lebih awal jika pengawasan sektor perunggasan dilakukan secara optimal oleh pemerintah.

Dalam tiga tahun terakhir, Ombudsman telah aktif memonitor sektor perunggasan dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya peternak, untuk menyampaikan keluhan.

Baca Juga: PKB Tegur Dedi Mulyadi: Kebijakan Pangkas Dana Hibah Pesantren Dinilai Berdampak Buruk!

“Kalau pemerintah mau mengatur, harus mau mengawasi.Tapi kalau tidak mampu mengawasi, jangan mengatur,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube CNBC Indonesia, Sabtu (26/4).

Ombudsman juga telah memberikan berbagai rekomendasi agar sektor ini dapat ditata lebih baik. Namun, implementasi dari saran-saran tersebut sepenuhnya bergantung pada kemauan pemerintah untuk menindaklanjutinya.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah minimnya sumber daya manusia di Kementerian Pertanian yang bertugas mengawasi sektor perunggasan.

Baca Juga: Dana Hibah Pesantren Dipangkas, Dedi Mulyadi: Banyak Yayasan Terima Puluhan Miliar!

 Ombudsman bahkan telah mengusulkan pembentukan direktorat khusus untuk menangani persoalan ini, mengingat sektor perunggasan melibatkan jutaan peternak dan ribuan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Selain itu, Ombudsman menyoroti lemahnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan kuota dalam industri perunggasan.

Setelah sebelumnya pemerintah tidak mengatur kuota suplai GPS (Grand Parent Stock), kini regulasi tersebut sudah diberlakukan. Namun, lemahnya pengawasan terhadap penerapan kuota justru memicu ketidakseimbangan suplai dan permintaan di pasar.

“Nah, kalau kita lihat misalnya kebijakan supply ebird di pasaran ini, dulu itu kan tidak diatur oleh pemerintah, karena pemerintah tidak mengatur kuotanya. Jadi orang bebas saja, orang bebas mau mengimpor dari mana GPS-nya dan lalu dikembangkan di Indonesia,” bebernya.

Baca Juga: Heboh! Yayasan Fiktif di Jawa Barat Gasak Dana Hibah APBD hingga Rp 50 M, Dedi Mulyadi Murka!

Permasalahan semakin memburuk karena sejak Maret lalu, angka setting hatching record (SHR) melebihi kebutuhan pasar tanpa adanya penanganan yang tepat dari pemerintah.