Inilah Daftar 6 Daerah Di Jawa Barat yang Rawan Bencana

- Sabtu, 2 April 2022 | 18:00 WIB
Dokumen Risiko Penanggulangan Bencana, diklaim sebagai upaya pemerintah untuk pencegahan dan peanggulangan bencana.  (Dok. Forum Resiko Penanggulangan Bencana Jawa Barat. )
Dokumen Risiko Penanggulangan Bencana, diklaim sebagai upaya pemerintah untuk pencegahan dan peanggulangan bencana. (Dok. Forum Resiko Penanggulangan Bencana Jawa Barat. )

Bisnis Bandung - Pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana atau Dokumen RPB 2022-2027.

Untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut, digelar pertemuan antara BPBD, Tim Ahli Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat tahun 2022 - 2027.

Dalam pertemuan tersebut meminta saran dan pendapat dari Gubernur sebagai kepala Daerah, dari BPBD Jabar diwakili oleh Dr.Dani Ramdhan sebagai Kepala Pelaksana (Kalak), Kemudian Edy sebagai Kepala Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Budi Wahyu BUdiman dan Ari Wibowo sebagai analisis kebencanaan.

Baca Juga: Eksplorasi Wisata Minat Khusus di Tebing Alam

Sedangkan dari Tiim Ahli diwakili oleh Dr Aria Mariani dari Bandung Mitigasi Hub dan Dadang Sudardja dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul ulama (LPBI NU).

Dadang Sudarja mengatakan, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dibuat 5 tahun sekali. Jadi ini sebagai pengganti dokumen sebelumnya tahun 208-2023

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) saat ini sedang berproses, ditargetkan rampung pada bulan Juni mendatang.

Baca Juga: Unik, Sambut Ramadhan Warga Adat Miduana Gelar Kuramasan Di Sungai Cipandak

Dokumen RPB merupakan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini sangat penting sebagai bentuk turunan dari Kajian Risiko Bencana.

Isi dari Dokumen Risiko Penanggulangan Bencana adalah mengenai tatalaksana penaggulangan bencana baik pada masa pra bencana, sedang terjadi bencana, (Tanggap Darurat) maupun paska bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Dokumen ini sangat penting bagi pemerintah teruta bisa menjadi basis data awal dalam membuat program terkait dengan upaya pengurangan risiko Bencana. RPB ini meliputi semua ancaman bencana.

Baca Juga: Tisane, Seduhan Teh Herbal Dari Edible Flower

Dokumen ini dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan multi pihak (Pentahelix) yang terdiri dari Akademisi, dunia usaha, SKPD/OPD, NGO/komunitas para pegiat kebencanaan dan Media.

Sedangkan bagi masyarakat, Dokumen Risiko Penanggulan Bencana - RPB ini masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam penanggulangan bencana

Merujuk kepada data KRB (Kajian Risiko Bencana), di Jawa Barat sendiri, daerah rawan bencana yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi. Kabupaten/kota tersebut rawan bencana banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan serta banjir bandang.

Baca Juga: Kenaikan Harga Sembako, Minyak Goreng, Hingga BBM Jadi Kejutan Pahit Jelang Ramadhan

Dadang Sudarja menegaskan, meningkatnya kejadian bencana sangat dipengaruhi oleh  perubahan iklim global.

Hal lain yang menjadi pemicu terjadinya bencana selain tekanan dari perubahan iklim global, juga masih banyaknya alih fungsi lahan dan tata kelola yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan.

Kendalanya yakni masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, masih rendahnya kesiapasiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan juga pelaksanaan pembangunan yang masih belum berorientasi supaya pengurangan risiko bencana. Padahal penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama.

Baca Juga: Jawa Barat Siap Laksanakan PL KUMKM

Menurut Dadang Sudarja, selain membuat Dokumen Resiko Penanggulangan Bencana, pemerintah juga terus meningkatkan kemampuanannya baik fasilitas maupun sumberdaya manusia. Termasuk penyediaan data dan kebijakan seperti dokumen ini.

Rekomendasi dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul ulama (LPBI NU) yakni pihak pemerintah harus memasukan pengurangan risiko bencana menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD/OPD. Kerjasama Pentahelix terus ditingkatkan dan dilibatkan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, pungkasnya.***

Editor: Yudhi Prasetyo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X