bisnisbandung.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan agar penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Situasi di lapangan yang masih berat, termasuk akses yang terputus dan keterbatasan logistik, disebut telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Ahmad Doli menjelaskan bahwa dirinya telah memantau langsung kondisi di Aceh sejak beberapa hari terakhir bersama sejumlah anggota DPR dari daerah terdampak.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, daerah-daerah yang terkepung banjir dan longsor masih sulit dijangkau karena jalur darat rusak parah.
Baca Juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Tak Gentar, Sebut Masih Banyak Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi
Pemadaman listrik, hilangnya jaringan komunikasi, serta keterbatasan air bersih semakin memperburuk situasi.
Dalam rapat koordinasi dengan perwakilan kabupaten/kota terdampak, ia menerima informasi bahwa kebutuhan dasar warga seperti logistik dan akses medis belum dapat dipenuhi secara optimal akibat terputusnya akses darat.
Menurut Ahmad Doli, pemerintah pusat sudah menunjukkan langkah cepat melalui kunjungan Presiden ke tiga provinsi terdampak dan penyaluran bantuan awal.
Namun ia menilai skala bencana kali ini memerlukan upaya yang lebih besar daripada yang bisa dilakukan pemerintah daerah secara mandiri.
Baca Juga: Heboh Lagi Soal PT IMIP Morowali, Eks Karyawan Bocorkan Informasi Penting ke Media
“Nah, makanya waktu itu saya juga sempat mengatakan: sebaiknya dipertimbangkan untuk diangkat statusnya menjadi daerah bencana nasional supaya apa?” tuturnya dilansir dari youtube Metro TV.
“Supaya bantuan effort-nya tambah besar kan. Tentu untuk menembus jalan kemudian memberikan akses bantuan logistik segala macam itu, ya mungkin alat-alat yang dimiliki oleh tingkat kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak cukup,” lanjutnya.
Penetapan status bencana nasional dinilai dapat membuka jalan bagi mobilisasi sumber daya nasional, termasuk alat berat berkapasitas besar, tenaga teknis tambahan, hingga dukungan logistik dalam jumlah yang lebih masif.
Dengan status tersebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih efektif karena berada langsung di bawah komando pusat.
Baca Juga: Raymond Sebut Penghalang Mega Merger GoTo-Grab Runtuh, Pasca Mundurnya Patrick Waluyo
Artikel Terkait
Kondisi Terisolasi Total, Bupati Tapanuli Tengah Jelaskan Keadaan Tragis Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Utara
Akses Terputus dan Stok Pangan Menipis, Sejumlah Wilayah Terdampak Banjir Sumut Masih Terisolasi
Pengamat Tata Kota Tegaskan Kerusakan Lingkungan Jadi Akar Masalah Banjir Besar di Sumatera dan Aceh
Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Tuai Sorotan, Greenpeace Desak Pemerintah Mereview Izin-Izin Konsensi