Bencana Akibat Kebijakan Pemerintah, Pengamat Sebut Prabowo Harusnya Tetapkan Bencana Nasional

bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintah terlalu lambat dalam menetapkan status bencana nasional atas tragedi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan  Sumatera.

Ia menilai banyak kepala daerah sudah kewalahan menghadapi dampak kerusakan, namun pemerintah pusat masih belum mengambil keputusan yang dianggap penting untuk mempercepat penanganan.

Rocky menilai keputusan untuk menetapkan bencana nasional seharusnya sudah diambil Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Aksi Pencitraan Pejabat saat Bencana, Singgung Gestur Zulhas Pikul Beras

“Soal yang juga ditunggu publik adalah keputusan yang harusnya sudah dibuat oleh Presiden Prabowo bahwa ini adalah bencana nasional,” tegasnya dilansir dari youtube pribadinya.

“Memang kita tahu begitu disebut bencana nasional maka negara harus bayar segala macam, bahkan mengurus mitigasi atau pemulihannya sampai jangka panjang,” terusnya

Menurutnya, ketika status itu ditetapkan, negara berkewajiban menanggung berbagai aspek penanganan, mulai dari mitigasi hingga pemulihan jangka panjang.

Jika beban ini tetap diserahkan kepada daerah, ia menilai pemerintah pusat tidak bertindak adil, terlebih daerah-daerah terdampak selama ini menyumbang hasil eksploitasi sumber daya alam yang mengalir ke pusat.

Baca Juga: Sepekan Lebih Banjir dan Longsor, Bantuan Belum Merata dan Evakuasi Terkendala

Ia juga menyoroti pentingnya Presiden memberikan sinyal tegas dengan membatalkan kebijakan yang selama ini berpotensi memicu kerusakan lingkungan.

Rocky menilai peringatan tentang potensi bencana berskala besar sebenarnya sudah terdeteksi sejak dua tahun terakhir, namun tidak diantisipasi dengan serius.

Rocky mengapresiasi imbauan Presiden terkait pentingnya pendidikan perlindungan lingkungan.

Namun ia menilai langkah tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan dalam bentuk pelajaran di ruang kelas.

Menurutnya, anak-anak perlu melihat langsung bagaimana kerusakan terjadi, termasuk bagaimana aktivitas industri dan pemilik konsesi merusak hutan, mengganggu habitat satwa, hingga memutus akses masyarakat adat.

Baca Juga: Sepekan Lebih Banjir dan Longsor, Bantuan Belum Merata dan Evakuasi Terkendala