Rakhmadi menyebut mereka datang dari berbagai kota besar seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung, yang kemudian menyasar pekerja proyek IKN yang tinggal jauh dari keluarga.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi merusak tatanan sosial dan keamanan di wilayah pengembangan IKN.
Apalagi, aktivitas prostitusi ini dijalankan secara tersembunyi dan cepat menyebar melalui media digital, membuatnya sulit dipantau secara langsung.
Satpol PP PPU kini terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa untuk memperketat pengawasan dan mendorong upaya preventif.
Baca Juga: Indonesia Kalah di Teknologi, Konten Kreator Edukasi Sarankan Fokus pada Kekuatan Unik
“Kami tidak ingin kawasan yang menjadi simbol masa depan Indonesia justru dibayang-bayangi oleh praktik menyimpang seperti ini,” tegas Rakhmadi.***