Pengalaman negara lain seperti Malaysia dan Denmark disebut dapat menjadi contoh dalam mengintegrasikan kebijakan air antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
Polemik ini dinilai menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara korporasi, pemerintah, dan publik untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan lingkungan.
Isu ini juga membuka peluang bagi evaluasi kebijakan nasional tentang tata kelola air yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.***
Baca Juga: BRIN Wanti-Wanti Masyarakat, Mikroplastik Tak Bisa Dicegah Tanpa Pengelolaan Sampah yang Benar