Pasca Konten Dedi Mulyadi Viral Soal Aqua, Tenaga Ahli Perpamsi Soroti Isu Pengelolaan Air

bisnisbandung.com - Setelah konten Dedi Mulyadi mengenai pengambilan air oleh Aqua menjadi viral di media sosial, isu pengelolaan sumber daya air menjadi sorotan.

Polemik ini menimbulkan diskusi luas terkait tanggung jawab industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap kelestarian lingkungan dan pengelolaan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Tenaga Ahli Perpamsi, Muhammad Sirod, menilai perhatian Gubernur Jawa Barat sebenarnya lebih condong terhadap isu lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya alam di daerah yang menjadi lokasi pengambilan air oleh perusahaan seperti Aqua dan Danone.

Baca Juga: Banyak Motor Mogok Usai Isi Pertalite, Pertamina Lakukan Pemeriksaan di Sejumlah SPBU Jawa Timur

“Mungkin beliau melihat, kok Aqua atau Danone ngambil air begitu banyak ya, untungnya sudah banyak, kenapa sih lingkungannya enggak ditanami? Misalnya,” tuturnya dilansir dari YouTube Nusantara TV.

Menurut Sirod, viralnya isu ini dapat menjadi momentum positif bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengedukasi publik mengenai tata kelola air yang berkelanjutan.

Ia menilai, langkah cepat dalam menangani persepsi publik dan memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar sumber air dapat mengembalikan kepercayaan terhadap industri air kemasan.

Baca Juga: Kronologi Ambruknya Asrama Ponpes di Situbondo, Polisi Selidiki Penyebab Pasti

Lebih jauh, Sirod menyoroti perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air nasional.

Ia menegaskan bahwa air merupakan hajat hidup orang banyak dan tidak seharusnya hanya menjadi komoditas industri minuman.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir secara aktif dalam memastikan akses air bersih yang terjangkau bagi masyarakat.

“Harusnya pemerintah itu intervensi, masuk mengelola air ini menjadi kebutuhan yang mendasar, dibikin semurah mungkin,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa pengelolaan air di Indonesia membutuhkan pendekatan sistemik lintas sektor, bukan hanya berbasis kewenangan daerah.

Baca Juga: Alpha Siapkan Anak Indonesia Hadapi Disrupsi AI Sejak Dini