Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menganjurkan kembali pelaksanaan rapat-rapat di hotel.
Dalam instagramnya, Ono menyayangkan sikap Kemendagri yang menurutnya tidak konsisten.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Politisi Demokrat: SBY Selesai Tanpa Post Power Syndrom
Sebelumnya pemerintah justru mendorong efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan dinas seperti perjalanan, seminar, hingga rapat-rapat yang digelar di hotel.
Ono menjelaskan "Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya."
"Padahal sebelumnya didorong efisiensi, kurangi perjalanan dinas, kurangi rapat, seminar, FGD, bahkan melarang rapat di hotel," ujar Ono.
Ono menyebut Pemprov Jawa Barat saat ini sudah tidak lagi menganggarkan kegiatan rapat di hotel sebagai bentuk konkret efisiensi.
Hal itu kata dia juga didukung penuh oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Politisi PSI: Jokowi Punya Kekuatan Politik Sayang Kalau Tidak Dimanfaatkan
Ono menekankan "Di Jawa Barat itu sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat."
"Karena sudah tidak ada anggaran ya wajar saja kalau Dedi Mulyadi menolak mengikuti arahan dari Mendagri," tegasnya.
Lebih lanjut politisi tersebut menyarankan agar kegiatan rapat dilakukan di lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan rakyat dan tidak menguras anggaran.
"Kita dorong lah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, bahkan di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien," sindirnya.
Baca Juga: BPH Rancang Dua Syarikah untuk Haji 2026, Rachmat Tri Fahmi Tekankan Diplomasi dan Adaptasi