“Kita ingin masyarakat Jawa Barat memiliki pendidikan yang cukup, kesehatan yang memadai, dan ketahanan pangan yang kuat,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai bagian dari efisiensi Dedi Mulyadi menyatakan telah menghapus beberapa pos anggaran yang dinilai kurang penting.
Anggaran baju dinas gubernur Rp50 juta → Dihapus
Anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar → Dihapus
Anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar → Dikurangi 40%
Pengadaan mobil dinas → Ditiadakan (Dedi memilih menggunakan mobil pribadi)
Baca Juga: Rinny Budoyo Soroti Ketegasan Megawati: Berani Bicara, Tak Menusuk dari Belakang
“Yang biasa jalan-jalan ke luar negeri enggak usah. Yang biasa studi banding juga enggak perlu. Fokus kita untuk memenuhi kebutuhan dasar warga,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti penggunaan anggaran sekolah yang tidak efektif seperti pengadaan alat komunikasi senilai Rp730 miliar sementara ruang kelas masih kurang.
“Kelasnya belum ada tapi perangkat digitalnya disiapkan. Ini aneh,” ujarnya.
Selain itu Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang siswa bepergian ke luar provinsi untuk keperluan rekreasi.
Ia bahkan telah menonaktifkan kepala sekolah di Depok karena mengizinkan siswa melakukan perjalanan ke Bali.
Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik oknum organisasi masyarakat (ormas) yang kerap menghambat investasi di Jawa Barat.
Untuk itu Pemprov menyiapkan program "Operasi Jabar Manunggal" guna melindungi pengusaha dari pungutan liar dalam berbagai tahap investasi mulai dari pembebasan lahan hingga produksi.
Baca Juga: Ade Armando Sindir Tempo: Tuduhan Otoritarianisme Prabowo Tidak Berdasar