Ia menyoroti bagaimana Ahok bisa membangun Simpang Semanggi tanpa menggunakan dana APBD melainkan dari dana kompensasi perusahaan besar yang melebihi batas koefisien lantai bangunan.
"Ahok bisa dapat Rp500 miliar dari kompensasi perusahaan Rp300 miliar di antaranya digunakan untuk Simpang Semanggi sisanya buat trotoar dan infrastruktur lain. Itu namanya kreativitas," jelas Denny Siregar.
Dari perbandingan ini Denny Siregar menilai bahwa membangun masjid dengan APBD menunjukkan kurangnya kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
Baca Juga: Eksekusi Pemerintahan Prabowo Jauh dari Harapan? Raymond Chin: Mulai Berantakan Desember ke Januari
Denny Siregar juga menyinggung kemungkinan bahwa pembangunan Masjid Raya Al Jabbar lebih didorong oleh faktor citra.
Sebagai gubernur di provinsi dengan mayoritas Muslim pembangunan masjid megah bisa menjadi cara untuk memperkuat popularitas di kalangan pemilih religius.
"Ada pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya, ada juga yang lebih peduli dengan citra. Mungkin bagi Ridwan Kamil masjid ini adalah bagian dari pencitraan agar terlihat sebagai pemimpin yang mengayomi umat mayoritas," sindir Denny Siregar.
Baca Juga: Polemik Sertifikat HGB, Hersubeno Arief: Korporasi Besar Lolos, Kepala Desa Jadi Tumbal?
Meski pembangunan sudah selesai dan masjid sudah berdiri megah perdebatan ini menunjukkan pentingnya pemimpin yang memiliki kepekaan dalam menentukan skala prioritas anggaran daerah.
"Membangun gedung itu mudah tapi memikirkan dampak ekonominya bagi rakyat jauh lebih sulit," pungkas Denny Siregar.***