Eksekusi Pemerintahan Prabowo Jauh dari Harapan? Raymond Chin: Mulai Berantakan Desember ke Januari

bisnisbandung.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertamanya dengan berbagai kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Raymond Chin menyoroti sejumlah persoalan dalam eksekusi kebijakan yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Menurut gua, yang agak mulai berantakan itu pas sudah Desember-Januari. Ini masalah polemik PPN yang jadi tapi enggak jadi, program makan siang gratis yang katanya 70 juta orang nih harusnya dapat, tapi baru sekitar 650.000 anak,” terangnya dilansir dari youtube pribadinya.

Baca Juga: Fenomena KaburAjaDulu Khawatir Dengan Kondisi Politik RI Sekarang: Sindiran Politik Saat Prabowo yang Sempat Kabur ke Yordania

 Menurutnya, ide-ide yang disampaikan Prabowo sebenarnya sesuai dengan janji kampanye, tetapi implementasinya masih bermasalah.

Beberapa kebijakan yang diambil sejak awal kepemimpinan, seperti penghapusan utang UMKM dan peningkatan investasi luar negeri, mendapatkan respons positif. Namun, permasalahan mulai muncul menjelang akhir tahun.

Polemik pajak pertambahan nilai (PPN), ketidaksiapan program makan siang gratis, hingga kebijakan gas LPG yang menimbulkan kekacauan menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem eksekusi kebijakan.

Raymond Chin menilai bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan memang bertujuan untuk efisiensi, tetapi dampaknya harus diperhatikan lebih lanjut.

Baca Juga: Prabowo Memuji, Mahasiswa Mengecam! Rocky Gerung: Tuntutan Adili Jokowi Tak Terbendung

Jika tidak dialokasikan secara tepat, pemangkasan ini justru bisa menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta sektor lainnya.

 Dalam konteks pemberantasan korupsi, ia juga mengamati bahwa langkah-langkah tegas yang semula diterapkan kini terlihat melemah.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya ada pada sosok pemimpin, melainkan juga pada sistem dan eksekutor kebijakan di bawahnya.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti dalam dunia bisnis, di mana strategi yang baik tidak akan berarti jika manajemen di tingkat menengah tidak bekerja dengan optimal.

Baca Juga: Dari Kabinet Gemuk hingga Indonesia Gelap, Rudi S Kamri: Rakyat Bisa Melawan!