Bisnisbandung.com - Nama Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan di media sosial.
Kali ini Denny Siregar mengkritik pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage Bandung yang menelan biaya hingga Rp1 triliun.
Dalam YouTube 2045TV, Denny Siregar mengulas kontroversi tersebut.
Baca Juga: Koalisi Permanen, Rudi S Kamri: Omong Kosong yang Berulang
Menurutnya pembangunan masjid megah dengan dana sebesar itu bukan hanya soal legalitas administratif.
Tapi juga menyangkut kepekaan seorang kepala daerah dalam menentukan skala prioritas.
Denny Siregar menegaskan bahwa secara administratif Ridwan Kamil tidak bisa disalahkan.
Penggunaan APBD untuk membangun rumah ibadah memang diperbolehkan dan harus mendapat persetujuan DPRD.
Namun pertanyaannya adalah apakah membangun masjid sebesar itu merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan masyarakat?
Baca Juga: Sobary: ‘Adili Jokowi’ Bukan Sekadar Teriakan, Tapi Kemarahan Rakyat!
"Bukan soal salah atau benar tapi soal kepekaan. Anggaran sebesar itu bisa dipakai untuk membangun transportasi publik yang lebih baik atau memberdayakan UMKM," ujar Denny Siregar.
Menurutnya Bandung sendiri sudah memiliki sekitar 3.000 masjid sementara di Jawa Barat jumlahnya mencapai hampir 50.000.
Dengan jumlah yang begitu banyak Denny Siregar mempertanyakan urgensi pembangunan masjid baru dibanding alokasi dana untuk sektor lain yang lebih mendesak.
Denny Siregar juga membandingkan langkah Ridwan Kamil dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, Masalah Ada di Pemimpin atau Sistem? Pandangan Raymond Chin
Artikel Terkait
Dari Kabinet Gemuk hingga Indonesia Gelap, Rudi S Kamri: Rakyat Bisa Melawan!
Gerakan Mahasiswa Meledak! Rocky Gerung: 'Indonesia Gelap' Bentuk Perlawanan!
Baru Dilantik, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Langsung Gaspol Jalankan Asta Cita Prabowo
Dari ITB ke Kabinet Prabowo-Gibran, Profil Brian Yuliarto Mendikti Saintek Baru
Lebih Cepat dari Jokowi, Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Perdana
Viral #IndonesiaGelap! Prof. Sulistyowati: Bukti Nyata Kebijakan Pemerintah Gagal