Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan memberikan stimulus anggaran kepada kepala daerah di kabupaten/kota yang tetap membeli mobil dinas baru.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah Jawa Barat.
"Bupati dan wali kota yang tetap belanja mobil dinas baru tidak akan mendapat stimulus dari provinsi," tegas Dedi Mulyadi dalam youtubenya.
Baca Juga: Rudi S Kamri: Pak Prabowo, IKN Amat Sangat Tidak Urgent!
Dedi Mulyadi menjelaskan "Itu berarti mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Biar rakyat yang menilai."
Dedi Mulyadi menekankan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan terhadap anggaran belanja pemerintah daerah.
Terutama yang dinilai tidak mendukung kepentingan masyarakat secara langsung.
"Saya kasih contoh perjalanan dinas luar negeri yang mencapai Rp1,5 miliar saya coret. Belanja baju dinas Rp152 juta saya coret. Masa beli baju harus pakai uang negara? Belanja perjalanan Rp1,9 miliar juga saya pangkas sisanya cukup Rp700 juta," ujar Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Desain Ulang IKN, Rudi S Kamri: Bukti Ambisi Jokowi yang Berantakan?
Dia juga mengingatkan agar belanja daerah lebih fokus pada program yang bersinergi dengan kebijakan provinsi termasuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Gubernur terpilih ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota agar target pembangunan Jawa Barat bisa tercapai.
Dedi Mulyadi menjelaskan "Program pembangunan jalan dan irigasi harus selaras. Jangan sampai jalan provinsi sudah mulus tapi jalan kabupaten atau desa malah terbengkalai."
"Begitu juga dengan program pengentasan kemiskinan. Target kita 2026 Jawa Barat nol persen miskin ekstrem maka 2025 harus turun 50 persen," kata Dedi Mulyadi.
Selain itu Dedi Mulyadi juga menginstruksikan agar bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota ditahan sementara kecuali yang bersifat wajib seperti bantuan iuran BPJS.