“Kalau uang rakyat dipakai untuk membangun jalan atau irigasi itu langsung terasa manfaatnya,” tegasnya.
Menurutnya korupsi tidak selalu dalam bentuk penggelapan dana tetapi juga kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Misalnya belanja seminar atau pengadaan barang untuk keperluan internal birokrasi itu sebenarnya termasuk korupsi kultural,” tambahnya.
Baca Juga: Pagar Laut Tanggerang Baru Terbongkar 18,7 km, Brigjen TNI Harry Indarto ungkap Kendala Utama
Dedi Mulyadi mengusulkan strategi baru untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat.
Salah satu inovasinya adalah menggandeng TNI dalam proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau memiliki tantangan sosial seperti keberadaan preman lokal.
“TNI punya alat berat, tenaga ahli, dan disiplin yang tinggi. Dengan kolaborasi ini pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan aman,” jelasnya.
Selain itu Dedi Mulyadi juga ingin mendorong swakelola oleh masyarakat lokal seperti pembangunan jalan desa yang melibatkan tenaga kerja sukarela dari warga.
Baca Juga: Banjir Kritikan, Media Asing Soroti 100 Hari Pertama Presiden Prabowo
Dengan peningkatan DAU dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien Dedi Mulyadi optimis Jawa Barat dapat mencapai kemandirian ekonomi.
“Kunci keberhasilan adalah transparansi dan prioritas pada kebutuhan masyarakat. Kalau fokus pada pembangunan hasilnya akan langsung dirasakan oleh warga,” tutupnya.***