Dedi Mulyadi Bongkar Perubahan Penghitungan DAU, Jabar Lebih Adil Dibanding Sebelumnya

photo author
- Rabu, 29 Januari 2025 | 09:00 WIB
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (dok youtube Dedi Mulyadi)
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (dok youtube Dedi Mulyadi)


Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi membeberkan alasan utama mengapa Dana Alokasi Umum (DAU) Jawa Barat tahun ini akhirnya lebih tinggi dari Jawa Tengah.

Dalam youtubenya Dedi Mulyadi menyampaikan perubahan mendasar dalam cara penghitungan DAU menjadi faktor kunci.

Dedi Mulyadi menjelaskan tahun 2025 DAU Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp4,04 triliun naik hampir Rp1 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3,03 triliun.

Baca Juga: Solusi Pemerataan Ekonomi Indonesia, Anderson Sumarli Ungkap Pentingnya Masyarakat Berinvestasi

“Peningkatan ini karena rasio penghitungannya berubah. Sebelumnya DAU dihitung berdasarkan jumlah desa dan kabupaten/kota. Kini jumlah penduduk mulai diperhitungkan,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi jumlah desa dan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lebih banyak sebelumnya membuat provinsi tersebut mendapatkan DAU lebih besar meski penduduknya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat.

“Jawa Tengah punya lebih dari 7.000 desa dengan penduduk 36 juta sementara Jawa Barat hanya 5.611 desa tapi penduduknya hampir 50 juta,” jelasnya.

Dedi Mulyadi juga memaparkan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 sebesar Rp31 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp19 triliun menunjukkan kemandirian fiskal Jawa Barat.

Baca Juga: Indonesia Berpeluang Menjadi Pasar Modal Top 5 Dunia, CEO Ajaib Tekankan Pentingnya Prioritas Nasional

Namun dari total APBD tersebut hampir setengahnya sekitar Rp15 triliun digunakan untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi.

“Ini termasuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional seperti listrik, internet, hingga pemeliharaan gedung. Jadi hanya Rp15 triliun yang benar-benar bisa dialokasikan untuk pembangunan,” katanya.

Dedi Mulyadi juga menyoroti potensi inefisiensi dalam anggaran publik.

Ia mencontohkan belanja yang tidak langsung dirasakan masyarakat seperti pengadaan laptop atau mobil dinas yang seharusnya lebih diarahkan ke infrastruktur.

Baca Juga: Rencana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia Dibatalkan, Hersubeno Arief Waspadai Siasat Licik

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Soal Kasus Resbob, Polisi Telusuri Dua Tersangka Lain

Rabu, 17 Desember 2025 | 20:00 WIB
X