"Kita ingin menyamakan persepsi. Kami menawarkan suatu gagasan program yang diharapkan bisa bersinergi dengan kabupaten kota. Diharapkan terjadi komitmen antara provinsi dengan kabupaten kota," ucapnya.
Dalam forum tersebut dihadirkan pula pembicara dari pusat yaitu Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Kehadiran pembicara-pembicara tersebut ditujukan untuk melihat pola yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jabar.
Hal itu karena para pembicara tersebut memaparkan mengenai arah kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta outlook ketenagakerjaan di Jabar dalam jangka panjang sebagai bagian visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Yusril Minta Pihak yang Kalah Hindari Hak Angket DPR, Alihkan ke MK
Selain dari pusat, dihadirkan pula narasumber dari Provinsi Jabar yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyampaikan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Jawa Barat tahun 2025.
Tak hanya itu, dibicarakan pula tentang disrupsi pasar tenaga kerja yang mengubah struktur pasar tenaga kerja. Perubahan tersebut tentunya perlu disikapi dengan kebijakan yang adaptif.***