Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah jelang HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Dedi Mulyadi menegaskan masyarakat boleh saja mengibarkan bendera dari anime Jepang tersebut.
Namun dengan satu syarat: bendera Merah Putih harus tetap di posisi paling atas.
Baca Juga: Suara Alam Diputar di Kafe Juga Bisa Kena Royalti, LMKN Jelaskan Mekanismenya
Dedi Mulyadi menekankan bahwa aturan mengenai tata letak bendera sudah sangat jelas tertuang dalam undang-undang.
“Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera Merah Putih. Bendera apa pun yang penting di atasnya adalah Merah Putih,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak ada larangan berekspresi selama masih dalam koridor penghormatan terhadap simbol negara.
“Setiap orang boleh berekspresi. Ekspresi itu hak. Tapi yang penting semua tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan benderanya Merah Putih,” tambahnya.
Baca Juga: Pelaku Usaha Terbebani Royalti, Ternyata Begini Hitung-Hitungan Tarifnya
Fenomena pengibaran bendera kelompok bajak laut dari anime One Piece menjadi sorotan publik setelah mulai terlihat di beberapa daerah di Jawa Barat.
Banyak yang mengaitkan aksi ini sebagai bentuk protes simbolik menjelang 17 Agustus.
Meski memahami semangat berekspresi masyarakat, Dedi Mulyadi tetap mengimbau agar semua pihak menempatkan Merah Putih di atas segalanya baik secara harfiah maupun simbolis.
“Hal yang paling penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia. Tidak ada bendera lain yang lebih tinggi dari Merah Putih,” tegasnya.
Baca Juga: Motif Presiden Prabowo Layangkan Abolisi dan Amnesti, Ada Kaitannya dengan Jokowi?
Artikel Terkait
Jawa Barat Bangkit! Sekda Herman Suryatman Beri Semangat ASN Lawan Kesulitan Tanpa Mundur
Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Program Magang Khusus untuk Kepala Desa dan BUMDes di Jawa Barat
Ancaman Dinasti Jokowi, Rocky Gerung Sebut Keputusan Prabowo Perjelas Jarak Politik
Viral Pengibaran Bendera One Piece, Prabowo Minta Masyarakat Kibarkan Merah Putih
Ketimpangan di Perkotaan Indonesia Meningkat, Ekonom: PHK dan Informalisasi Jadi Faktor Utama
Beban Berat APBN 2025, Awalil RizkyL 19% Pendapatan Negara Dipakai untuk Bunga Utang