DPRD Jawa Barat Gerah! Ono Surono Sentil Gubernur Dedi Mulyadi Soal Dana Hibah Pesantren

Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kritik tersebut terkait penghapusan dana hibah untuk pesantren dalam RAPBD 2025.

Ono menyebut keputusan itu diambil sepihak tanpa melibatkan DPRD maupun elemen masyarakat.

Baca Juga: Roy Mandey Singgung Diskon Listrik Cuma 2 Bulan, Apa Artinya untuk UMKM?

Menurut Ono penghapusan dana hibah pesantren bukan hanya mengejutkan.

Tapi juga mencederai semangat kolaborasi yang selama ini dibangun antara pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

"Kebijakan ini diambil tanpa musyawarah. Ini bukan hanya soal dana tapi soal penghargaan terhadap aspirasi publik," ujar Ono dalam instagramnya.

Ia menambahkan bahwa alasan efisiensi APBD yang dikemukakan Pemprov Jawa Barat memang berdampak luas.

Selain pesantren,bantuan untuk ormas dan program usulan kabupaten/kota pun ikut terdampak.

Baca Juga: Daya Jual Terkena Anomali Ketua AGRA Ungkap Mirisnya Kondisi Pasar Saat Ini

Meski mengaku setuju perlunya verifikasi terhadap pesantren penerima anggaran, Ono menolak keras kebijakan penghapusan total.

Ono menjelaskan "Kalau ada yang diduga menerima anggaran besar ya diverifikasi, divalidasi. Tapi jangan semua dihapus."

"Masih banyak pesantren yang betul-betul amanah dan lillahi ta'ala," tegasnya.

Ono berharap DPRD Jabar segera merespons aspirasi masyarakat dan mendorong perumusan ulang kebijakan agar lebih adil dan menyeluruh.

Baca Juga: Negeri Ini Penuh dengan Ormas-Ormas, Alifurrahman Sebut Ini Alarm Darurat Bangsa