Heboh! Diduga Ada Praktik Pungli di Samsat Soreang, Warga Bongkar Ada “Jalur Belakang”

bisnisbandung.com -  Seorang warga melaporkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Samsat Soreang, Kabupaten Bandung.

Laporan tersebut diungkap melalui akun Instagram @brorondm, dan mendapat perhatian warganet.

Dalam unggahan tersebut, warga menyebutkan bahwa terdapat praktik mencurigakan di mana berkas pembayaran pajak kendaraan disisipkan dari belakang, dan di dalamnya terdapat uang tunai.

Uang tersebut tidak diketahui secara pasti apakah untuk pembayaran resmi atau bukan, namun petugas dari Bank BJB terlihat sibuk menghitung uang dari berkas-berkas tersebut.

Baca Juga: Bukan Kabinda Dasco, Rocky Gerung: Tapi Saya Kapolda!

Sementara itu, warga lain yang telah mengantre sejak subuh justru merasa diabaikan.

"Kami di depan yang antri dari subuh selalu kelewat banyak, tapi petugas Bank BJB terus-terusan sibuk menghitung uang yang dari dalam berkas pembayaran pajak," tulis pelapor dalam pesan yang diunggah.

Pelapor juga menyoroti dugaan praktik tidak adil lainnya, seperti kemudahan yang diberikan kepada orang tertentu saat proses cek fisik kendaraan dan balik nama (BBN), meskipun warga lain harus mengikuti prosedur ketat.

Baca Juga: Demokrasi Kita Mundur, Pengamat Politik: Warisan Jokowi Kini Diteruskan Prabowo

Lebih lanjut, disebutkan juga adanya pungutan sebesar Rp50 ribu untuk kendaraan bermotor dan Rp100 ribu untuk mobil, yang dikenakan saat proses validasi kwitansi jual beli kendaraan yang akan dimutasi.

Sayangnya, pelapor mengakui tidak memiliki dokumen sebagai bukti resmi atas kejadian tersebut, namun berharap dengan dibagikannya informasi ini, sistem pelayanan publik di Samsat bisa lebih transparan dan akuntabel.

"Saya mohon sekiranya baik buat semuanya di-up untuk perbaikan sistem instansi ke depannya," ujarnya.

Tim Bisnis Bandung telah mencoba mengonfirmasi kejadian ini kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak Bapenda Jabar.***