Bisnisbandung.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi ini muncul dalam konteks pembahasan lanjutan RAPBN 2025 bersama DPR, serta pemantauan atas capaian belanja dan penerimaan negara.
“Sesuai dengan pembahasan bersama DPR, kami menyampaikan bahwa outlook APBN 2025 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar 2,78% dari PDB, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara,” terangnya dalam keterangan pers, Selasa (22/7).
Baca Juga: Harga Solar Kian Naik, Mobil Anak Bangsa Percepat Pengembangan Truk Listrik di Indonesia Timur
Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut tetap berada dalam koridor yang aman dan dirancang untuk mendukung kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Belanja negara tahun depan akan difokuskan pada berbagai program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, sebagai bagian dari visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program-program unggulan yang masuk dalam prioritas meliputi penyediaan makanan bergizi gratis, pengembangan sekolah rakyat, dukungan terhadap koperasi Merah Putih, layanan kesehatan gratis, serta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan dan jalan daerah.
Di sektor pertanian, fokus diberikan pada peningkatan ketahanan pangan melalui pembukaan lahan baru serta pembangunan irigasi dan bendungan.
Baca Juga: Terungkap! Modal BUMN Rp 358 Triliun dari Utang Pemerintah, Awali: Publik Harus Tahu!
Di bidang pendidikan, perhatian diarahkan pada penguatan pendidikan dasar dan menengah, perbaikan madrasah, digitalisasi sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui lembaga pendidikan tinggi dan kementerian terkait.
Sri Mulyani juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan pelaksanaan APBN 2024 saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPR.
Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai bentuk akuntabilitas fiskal.
“Tentu saya tidak menyampaikan seluruhnya kepada media malam ini, karena nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus,” tuturnya.
Baca Juga: Indonesia “Kalah Telak” 19-0, Mardigu: Prabowo Punya Jurus Rahasia Lawan Trump!