Bisnis Bandung - Kenaikan harga pasokan energi yang terjadi di sebagian besar negara di dunia telah menjadi alasan pemerintah Kosovo lakukan penyelamatan ekonomi, termasuk aturan Crypto.
Peraturan-peraturan terkait Crypto pun segera dicanangkan.
Dikutip bisnisbandung.com dari news.bitcoin.com (6/8/2022) pemerintah di Kosovo lakukan pelarangan penambangan Crypto.
Kosovo telah menyetujui langkah-langkah tertentu untuk memastikan pasokan energi yang cukup untuk rumah dan bisnis selama beberapa minggu dan bulan kedepan.
Baca Juga: Bank-Bank di Portugal Menutup Akun Pertukaran Crypto
Kantor berita Tass melaporkan bahwa keputusan terkait telah diterbitkan oleh pemerintah di Pristina minggu ini.
Langkah-langkah yang diambil oleh kabinet menteri termasuk membantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pemanas mereka, mendukung operator jaringan nasional untuk menjamin keamanan distribusi listrik serta upaya untuk mengurangi konsumsi oleh semua institusi.
Melarang penggunaan energi listrik untuk produksi mata uang digital juga terdaftar sebagai langkah yang diperlukan.
Kegiatan industri yang haus kekuasaan pertama kali dihentikan musim dingin lalu, ketika republik yang diakui sebagian di Eropa Tenggara itu menghadapi kekurangan.
Pemerintah menjelaskan bahwa mereka memperkenalkan "langkah-langkah darurat" sehubungan dengan situasi energi global saat ini, yaitu tingkat kenaikan tajam di mana Kosovo mengimpor energinya dan kemungkinan larangan ekspor bahan fosil dari beberapa negara Eropa.
Yang terakhir dapat mengakibatkan kenaikan harga lebih lanjut.
Baca Juga: Nigeria, Negara yang Paling Terobsesi dengan Crypto Secara Global
Dalam sebuah pernyataan, pihak berwenang Kosovo bersikeras bahwa motivasi utama mereka adalah tidak hanya memastikan pasokan energi yang cukup selama musim dingin, tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik.
Langkah-langkah tersebut, termasuk larangan penambangan, telah diberlakukan untuk periode awal dua bulan tetapi para menteri akan dapat memperpanjangnya hingga 180 hari dengan suara mayoritas.
Selain menangguhkan penambangan Cryptocurrency tahun lalu, pemerintah juga mengejar operator fasilitas penambangan ilegal, menyita perangkat keras dalam sejumlah penggerebekan polisi, termasuk ratusan perangkat pencetakan koin dari peternakan Crypto bawah tanah.