Pengangguran Jakarta Tembus 350.000, Pemprov Diminta Transparan dalam Rekrutmen PPSU

bisnisbandung.com - Tingginya angka pengangguran di Jakarta menjadi sorotan serius di tengah membludaknya pelamar Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, ungkap jumlah pengangguran di ibu kota mencapai hampir 350.000 orang, dengan mayoritas berpendidikan SD, SMP, hingga SMA, serta lulusan sekolah keterampilan seperti STM.

“Namun pengangguran terbanyak justru berasal dari lulusan sekolah keterampilan seperti STM. Saat ini yang terdaftar mencapai hampir 43.000 orang,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Sabtu (26/4).

Baca Juga: SMK di Bekasi Tetap Ngotot Study Tour ke Bali, Dedi Mulyadi: Kami Akan Ambil Tindakan!

Ia menilai bahwa fenomena ini menunjukkan betapa sulitnya situasi mencari pekerjaan saat ini.

Ia menyoroti bahwa wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Barat, dua kawasan yang menjadi tujuan utama pendatang, sehingga menghadapi tekanan populasi dan pasar kerja yang tinggi.

Meningkatnya ancaman PHK juga memperparah situasi, membuat banyak masyarakat mengalami kecemasan terkait stabilitas pekerjaan mereka.

Baca Juga: Lonjakan Penonton Film Conclave Usai Wafatnya Paus Fransiskus: Refleksi Minat Publik Terhadap Isu Religius

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa bahkan lulusan sarjana pun kini berbondong-bondong melamar posisi PPSU, pekerjaan yang umumnya mengutamakan tenaga fisik.

Dalam situasi ini, Yayat menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen PPSU.

 Ia mengingatkan bahwa harus ada kriteria yang jelas terkait kelulusan, batasan usia, kondisi fisik, dan kesehatan calon pekerja.

Tanpa kejelasan tersebut, dikhawatirkan akan muncul polemik di tengah masyarakat yang mengharapkan keadilan dalam seleksi.

Baca Juga: Heboh! Yayasan Fiktif di Jawa Barat Gasak Dana Hibah APBD hingga Rp 50 M, Dedi Mulyadi Murka!

Lebih jauh, Yayat juga menyoroti perlunya kebijakan jangka panjang untuk mengatasi masalah tenaga kerja terampil yang menjadi korban PHK, terutama di sektor perdagangan yang berisiko tinggi.