Dalam pandangannya salah satu faktor yang paling membuat rakyat marah adalah ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak.
Telisa Aulia Falianty menekankan pentingnya kredibilitas dalam sistem perpajakan.
Masyarakat akan lebih rela membayar pajak jika mereka merasa bahwa uang mereka digunakan secara transparan dan tidak ada korupsi di dalamnya.
"Masyarakat semakin resah karena mereka merasa uang pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik. Korupsi yang masih terjadi menambah ketidakpercayaan ini," ujarnya.
Baca Juga: Hentikan Sandera Politik! Hendri Satrio Tuntut Transparansi PDIP Soal Bukti Korupsi Petinggi Negara
Telisa Aulia Falianty berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Secara keseluruhan Telisa Aulia Falianty mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% harus mempertimbangkan berbagai faktor.
Mulai dari basis pajak yang terbatas, kondisi ekonomi pasca-pandemi, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah ini harus diimbangi dengan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat kecil dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Baca Juga: 1.000 UMKM Berdaya di Pekalongan, Rumah BUMN BRI Jadi Pendorong Utama
Pemerintah harus melakukan reformasi pajak yang tidak hanya berfokus pada peningkatan tarif tetapi juga pada perluasan basis pajak dan pengelolaan fiskal yang lebih transparan.
"Jika tidak kebijakan ini berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan menambah beban masyarakat yang sudah tertekan oleh situasi ekonomi yang sulit," tutupnya.***