Bisnisbandung.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap aplikasi SAPA UMKM yang digagas Kementerian UMKM RI.
Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin, Rifda Ammarina, menilai aplikasi ini mampu memberikan keadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena menghadirkan data yang lebih transparan dan terintegrasi.
“Buat kami di Kadin, tentu saja ini sesuatu yang harus kita dukung karena ini memberikan prinsip keadilan bagi pelaku usaha baik di tingkat mikro, kecil, maupun menengah. Semua akan merasa diperlakukan lebih adil,” jelasnya dilansir dari youtube tvOneNews.
Baca Juga: Mau Modif Motor? Hati-Hati, Dedi Mulyadi: Knalpot Bising Sekarang Dilarang di Jawa Barat
Menurut Rifda Ammarina, keberadaan SAPA UMKM tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi sektor swasta.
Melalui pemetaan data usaha, perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) dapat lebih mudah menemukan UMKM sesuai bidangnya untuk dijadikan mitra pembinaan. Hal ini diyakini akan meningkatkan sinergi antara dunia usaha besar dan pelaku UMKM.
Rifda juga menyoroti peran aplikasi ini dalam memperbaiki akses pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga: 21 Juta Warga Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis, Prabowo Tantang: Masih Ada yang Ragu?
Selama ini penyaluran KUR kerap tidak tepat sasaran karena perbankan lebih fokus memenuhi target ketimbang menyalurkan pada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
“Tapi dengan aplikasi digitalisasi semua pelaku UMKM, maka perbankan pun enggak bisa main-main. Jujur ya, sebenarnya UKM jangan protes, dukung,” tuturnya.
Dengan adanya sistem digitalisasi melalui SAPA UMKM, Rifda menegaskan perbankan akan lebih disiplin dan tidak bisa lagi menyalurkan pembiayaan secara keliru.
“Yang akan protes itu sebenarnya mungkin perbankan, perusahaan-perusahaan, atau kementerian yang sebelumnya kadang keluarga yang lain dibina atau apa. Dengan data ini kemudian akan di-mapping,” gamblangnya.
Ia menambahkan bahwa pemetaan usaha melalui aplikasi ini memungkinkan klasifikasi UMKM dilakukan lebih jelas sehingga kebijakan pembinaan dan pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran.
Dengan dukungan data yang akurat, para pelaku UMKM diyakini dapat merasakan keadilan dan kesempatan yang sama untuk berkembang.***
Baca Juga: Tusukan Tajam Anies, Pemerintah Anti Kritik Tanda Gagal Gunakan Akal Sehat!
Artikel Terkait
Amplop Kondangan Kena Pajak? Awalil Rizky: Pemerintah Dinilai Siksa UMKM dan Rakyat Kecil!
Awalil Rizky Puji KPPU! Program Makan Gratis Harus Libatkan UMKM, Bukan Dikuasai Segelintir Pihak
Lesunya Kredit 2025, Cerminkan Perlambatan Permintaan UMKM dan Pasar
DPR Usul Pengusaha Besar Wajib Bayar Royalti Lagu, UMKM Dapat Pengecualian
Pelaku Usaha Panik, PHRI Desak Aturan Royalti Musik Diperjelas untuk Hindari Salah Tafsir