Amplop Kondangan Kena Pajak? Awalil Rizky: Pemerintah Dinilai Siksa UMKM dan Rakyat Kecil!

Bisnisbandung.com - Ekonom Awalil Rizky buka suara soal kegagalan pemerintah mencapai target penerimaan pajak dan imbasnya terhadap kebijakan yang dianggap semakin membebani rakyat.

Salah satunya kabar bahwa amplop kondangan bakal kena pajak ikut disorot.

Isu ini mencuat setelah anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dalam rapat dengan Kementerian BUMN dan Danantara menyebut adanya informasi bahwa pemberian amplop saat hajatan seperti pernikahan dan khitanan akan menjadi objek pajak.

Baca Juga: 5 Koin Meme yang Menarik Untuk Diperhatikan Investor Kripto di Tahun 2025

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," kata Mufti dalam rapat.

Mufti mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan panik mencari tambahan pemasukan negara setelah pemasukan dari dividen BUMN dipindahkan ke Lembaga Pengelola Investasi Danantara.

Akibatnya,APBN kehilangan sumber pemasukan besar.

"Pengalihan dividen ke Danantara sangat jelas membuat negara kehilangan pemasukan. Maka Kementerian Keuangan harus putar otak menutup defisit," ujarnya.

Mufti juga menyayangkan langkah pemerintah yang memajaki sektor-sektor kecil seperti pelapak online, UMKM digital, hingga influencer.

Baca Juga: Dugaan Konflik Kepentingan Mencuat, Baru Diresmikan Koperasi Merah Putih Tuban Tutup

"Rakyat kita jualan di Shopee, TikTok, Tokopedia, semua dipajaki. Bahkan influencer pun tidak luput," katanya.

Menurutnya kebijakan ini membuat para pelaku usaha kecil terutama anak-anak muda di daerah mulai berhitung ulang soal kelayakan bisnis mereka.

Tak berhenti di situ kabar soal amplop kondangan juga memancing reaksi publik.

Meskipun belum ada penjelasan resmi dari Ditjen Pajak, kabar ini sudah terlanjur bikin resah.

Baca Juga: Tom MC Ifle Soroti Skandal Gold’s Gym, Ribuan Member Dirugikan dan Karyawan Tak Digaji