Amplop Kondangan Kena Pajak? Awalil Rizky: Pemerintah Dinilai Siksa UMKM dan Rakyat Kecil!

"Ini bisa memberatkan. Sudah ekonomi lesu, rakyat masih dikejar-kejar pajak dari segala arah," imbuhnya.

Ekonom senior Awalil Rizky menanggapi pernyataan Mufti Anam dengan catatan kritis.

Ia menilai langkah pemerintah untuk menutupi defisit akibat hilangnya dividen dari BUMN berujung pada kebijakan perpajakan yang menyasar rakyat kecil.

"Pendapatan negara turun karena Danantara menyedot jatah dividen. Pemerintah pun terkesan panik mencari gantinya, bahkan sampai ke hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya seperti amplop hajatan," ujar Awalil.

Baca Juga: Makin Digemari! Padel Jadi Olahraga Hits yang Menyehatkan dan Gampang Dimainkan

Ia mengingatkan, meskipun Danantara punya potensi jangka panjang, namun saat ini dampaknya jelas: pendapatan negara berkurang, rakyat terbebani pajak tambahan.

"Kebijakan perpajakan saat ini seharusnya memperhatikan kondisi ekonomi yang sedang lesu. Bukan justru membebani rakyat," tegasnya.

Isu pajak amplop hajatan hingga kini belum mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah. 

Baca Juga: Data Pribadi Dijadikan Komoditas dalam Negosiasi Tarif Impor AS, Pengamat: Undang-Undang Tidak Melarang

Awalil Rizky menyarankan agar pemerintah segera memberi penjelasan dan meninjau ulang strategi penerimaan negara yang bisa memicu keresahan sosial.

"Kita butuh transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai rakyat makin apatis terhadap pajak karena merasa diperas terus-menerus," pungkasnya.***