Lebih jauh, Emerson mengaitkan situasi ini dengan sejarah proyek besar yang pernah bermasalah sebelumnya, seperti kasus e-KTP. Proyek bernilai triliunan rupiah itu akhirnya terbukti menjadi ladang korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik dan pelaku swasta.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan serupa dengan membiarkan Coretax berjalan tanpa pengawasan ketat.
Jika memang ditemukan indikasi penyimpangan atau kegagalan fungsi sistem, langkah hukum melalui penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan dinilai perlu ditempuh.
Terlebih, proyek ini berdampak langsung pada jutaan wajib pajak yang mengandalkan sistem digital untuk memenuhi kewajiban mereka.
Kegagalan sistem ini bukan hanya soal teknis, tetapi berpotensi menjadi kerugian besar bagi negara, sekaligus beban tambahan bagi masyarakat.***
Baca Juga: Dibalik PHK Massal PT Yihong, Said Iqbal Beberkan Modus Perusahaan-Perusahaan Investasi Cina
Artikel Terkait
Fenomena Kunjungan Semu di Pusat Perbelanjaan, Mal Ramai Tapi Belanja Sepi
Indrawan Nugroho Singgung Kemunduran Intel: Penguasa Industri yang Kini Menyerah
‘Jadi Pengusaha Itu Soal Mental’ Dari Andrew Susanto tentang Resilience, Konsistensi, dan Growth Mindset
Perputaran Uang Di Masa Lebaran 2025, Cerminan Ekonomi Indonesia Saat Ini
Indonesia akan Kebanjiran Produk China, Akibat Kebijakan Donald Trump?
Karyawan Keluhkan Belum Dapat THR, Kemenaker Tidak Berpihak Pada Pekerja?