Sumedang Jadi Perwakilan Jawa Barat Dalam Penerapan dan Pengaplikasian Smart City

Bisnis Bandung - Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota dalam upaya mengimplementasikan Kota Cerdas (Smart City),  Kamis (21/4/2022), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Ditjen Aplikasi Informatika melaksanakan penandatanganan MoU dengan 50 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait implementasi Smart City secara virtual.

Untuk Kabupaten Sumedang penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Gedung Negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, Gerakan menuju Kota Cerdas (Smart City) digagas oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pariwisata, dan Kantor Staf Presiden.

Baca Juga: Beberapa Kesalahan Saat Sarapan, Yang Terakhir Sering Terjadi

"Gerakan Smart City ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ekosistem Smart City," ujarnya.

Johny menambahkan, pihaknya telah melakukan pendampingan penyusunan masterplan Smart City bagi 50 kota/kabupaten yang telah terpilih melalui proses penilaian (assessment) pada Tahun 2021.

"Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini kami melakukan penandatanganan dengan 50 Pemerintah Kota/Kabupaten yang terpilih dengan mengundang Bapak/Ibu Walikota/Bupati sebagai pihak kedua yang menandatangani Nota Kesepakatan," ujarnya.

Dikatakan Johny, Smart city adalah suatu konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi agar mampu menjalankan roda kehidupannya secara efisien, mampu menyelesaikan masalah dan mewujudkan visi kotanya dalam enam dimensi.

Baca Juga: Gara-Gara Kasus Video Porno Dea OnlyFans, Marshel Widianto Mengaku Kehilangan Kontrak 4 Brand Ternama

"Smart City memiliki enam dimensi yakni Smart Economy, Smart Life, Smart Living, Smart People, Smart Mobility, dan Smart Governance," ujarnya.

Menurut Johny tidak semua kabupaten/kota digolongkan Smart City dalam pengembangannya.

"Sebuah kota mendapat kategori Smart City bukan dengan banyaknya platform digital, namun mampu mendayagunakan data dan transformsi digital untuk memperoleh kebijakan sehingga dapat memperbaiki kualitas masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dalam birokrasi pemerintahan," ujarnya.

Dalam Gerakan menuju Smart City, pihaknya berupaya ingin mewujudkan Kota Cerdas di seluruh Indonesia dimana sampai Tahun 2021 dari 514 kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerakan menuju Smart City, sudah ada 142 kabupaten/kota.

"Untuk mewujudkan Smart City kami sudah melakukan kesepakatan dengan 25 kabupaten/kota pada tahun 2017, untuk Tahun 2018 sebanyak 50 kabupaten/kota, Tahun 2019, sebanyak 25 kabupaten/kota dan Tahun 2021 sebanyak 48 kabupaten/kota 2021 dan sekarang 50 kabupaten/kota," ucapnya.

Baca Juga: Tidak Bayar THR Lebaran Sesuai Ketentuan, Siap-Siap Pengusaha akan Didatangi Petugas dan Diberi Sanksi

Dikatakan Johnny, program tersebut hadir untuk memberikan pendampingan dan formulasi kebijakan yang cepat dan akurat  dengan harapan adanya komitmen bersama dalam mendukung implementasi Smart City yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap berharap kegiatan ini menjadi simpul penguat kolaborasi dalam mewujudkan impelementasi Smart City di Indonesia dan menjadi titik pertumbuhan digital yang bermunculan di seluruh penjuru Indonesia," pungkasnya.***