Bisnisbandung.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya akhirnya menanggapi inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengajak warga Jabar untuk ikut patungan Rp1.000 per hari dalam gerakan Rereongan Sapoe Sarebu.
Purbaya menegaskan langkah tersebut tidak menyalahi aturan selama dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
“Ya itu terserah kepada pemda dan terserah kepada warganya. Tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi boleh aja kalau mau,” kata Purbaya.
Baca Juga: Aksi Global Terus Bergulir, Ribuan Massa Desak Pembebasan Aktivis dan Akhiri Genosida di Gaza
Purbaya menjelaskan kebijakan efisiensi fiskal yang tengah dijalankan pemerintah pusat memang berdampak pada daerah terutama dalam penyesuaian anggaran.
Namun ia menegaskan tidak ada pemotongan yang bersifat diskriminatif antarwilayah.
“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (anggaran) pasti semakin besar kepotongnya. Tapi secara persentase Jakarta misalnya enggak lebih besar dibanding daerah lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Purbaya memastikan bahwa jika kondisi ekonomi nasional membaik tahun depan pemerintah siap menghitung ulang dan melakukan redistribusi dana ke daerah.
“Saya sudah janji ke Pak Gubernur dan pembelai lain juga. Kalau ekonomi kita membaik saya akan hitung ulang pajak dan redistribusi lagi ke daerah,” tegasnya.
Menkeu juga menyinggung dampak efisiensi terhadap rekrutmen tenaga pendukung di beberapa sektor seperti damkar dan petugas lapangan.
Menurutnya tidak ada perubahan signifikan pada tahun 2025 namun peluang tambahan tenaga baru bisa berkurang pada tahun berikutnya.
“Yang untuk tahun ini semuanya tetap. Tahun 2025 tidak mengalami perubahan,” kata Purbaya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh warga Jabar untuk ikut dalam gerakan “Rereongan Sapoe Sarebu” yaitu sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 per hari.
Baca Juga: Purbaya dan Luhut Beda Pandangan Soal Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis