Dedi Mulyadi juga menegaskan tidak ada satu rupiah pun dana rakyat yang akan masuk ke rekening pribadinya atau dikelola di tingkat provinsi.
“Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sesuai aturan. Tidak ada kaitan dengan APBD, APBN, atau pungutan apa pun,” tambahnya.
Program Rereongan ini menurut Dedi Mulyadi bukan hal baru.
Tradisi gotong royong serupa telah lama ada di masyarakat Jawa Barat, seperti “beas jimpitan” di kampung-kampung di mana warga menyumbang sedikit untuk membantu tetangga yang kesusahan.
“Gerakan ini cuma cara baru menghidupkan kembali budaya gotong royong. Kalau hari ini kita bantu orang, besok mungkin kita yang ditolong. Itu nilai kemanusiaan yang ingin saya kuatkan,” kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga: 26 Korban Masih Belum Ditemukan, Evakuasi Ponpes Al-Khoziny Masuk Hari ke-7
Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program ini murni sukarela tidak ada unsur paksaan apalagi kepentingan politik atau keuangan di baliknya.
“Ini soal empati bukan pungutan. Bukan kebijakan wajib tapi ajakan untuk saling bantu. Mari kita bangun solidaritas sosial di Jawa Barat,” tutupnya.***