Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya sistem pelayanan publik di Kabupaten Indramayu setelah menerima aduan langsung dari seorang warga Kroya yang datang ke Pos Lembur Pakuan, Bandung.
Warga tersebut mengaku sudah melapor ke desa dan kecamatan namun tak mendapat tanggapan hingga akhirnya nekat datang ke gubernur.
Mendengar pengakuan itu Dedi Mulyadi langsung menyentil Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Ia menegaskan bahwa persoalan warga semestinya bisa ditangani oleh pemerintah setempat tanpa harus naik ke level provinsi.
“Kalau di desanya ada layanan pengaduan seperti ini, di kecamatannya ada seperti ini, di kabupatennya juga ada, semua bisa diselesaikan di daerah masing-masing. Tidak perlu menumpuk ke gubernur,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam kesempatan yang sama Dedi Mulyadi menjelaskan makna gerakan Rereongan Sapoe Sarebu.
Sapoe Sarebu sebuah inisiatif sosial berbasis gotong royong yang bertujuan membantu warga yang kesulitan.
Gerakan ini kata Dedi Mulyadi bukan pungutan wajib.
Baca Juga: Belajar dari Dunia, DPR Minta MBG Indonesia Segera Dibenahi dengan UU
Tidak ada kebijakan gubernur yang memerintahkan pengumpulan uang Rp1.000 dari pelajar, ASN, atau pekerja.
Yang ada hanyalah ajakan solidaritas sosial berlandaskan nilai sili asah, sili asih, dan sili asuh.
“Masih banyak warga yang kesulitan bukan karena tidak punya BPJS tapi karena tidak ada ongkos untuk berobat ke rumah sakit. Kadang mereka harus bolak-balik dari Cirebon ke Jakarta untuk kemoterapi tapi tidak punya biaya transportasi,” jelasnya.
Dedi Mulyadi mengusulkan agar setiap RT memiliki bendahara yang dipercaya warga untuk menampung sumbangan sukarela Rp1.000 per hari.
Baca Juga: 26 Korban Masih Belum Ditemukan, Evakuasi Ponpes Al-Khoziny Masuk Hari ke-7