Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap praktik kotor dunia usaha khususnya soal percaloan proyek pemerintah.
Dedi Mulyadi menyebut banyak pengusaha gadungan yang hanya mengandalkan koneksi politik tanpa kapasitas nyata.
"Apa karakternya? Berlaga pengusaha padahal calo. Berlaga pengusaha gagal, jas rapi, ikut rapat asosiasi kontraktor tapi giliran tender tidak kebagian malah datang bawa pasukan ke kantor dinas," kata Dedi Mulyadi dalam youtubenya.
Baca Juga: Prof. Hikmahanto Tegaskan Indonesia Harus Kawal Proposal Trump untuk Kemerdekaan Palestina
Menurut Dedi Mulyadi praktik ini sudah berlangsung lama dan merusak iklim usaha sehat di Jawa Barat.
Ia menyinggung bagaimana proyek tender sering jadi ajang “jatah-jatahan” tanpa menghasilkan kontraktor yang benar-benar profesional.
"Setiap tahun selalu ada jatah. Ada yang dapat Rp200 juta lalu minta naik jadi Rp400 juta, naik lagi Rp600 juta. Pertanyaannya jadi kaya tidak? Berkembang tidak? Tidak! Karena mentalnya tetap mental calo," tegasnya.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar kembali ke khitah.
Ia menegaskan Kadin harus jadi motor investasi dan efisiensi bukan arena perebutan proyek.
Baca Juga: Proposal 20 Poin Trump Dinilai Jadi Jalan Israel dan Hamas Akhiri Perang Tanpa Kehilangan Muka
"Ingat Kadin itu Kamar Dagang dan Industri bukan Kamar Dagang Keributan. Tugas Kadin memikirkan investasi di Jawa Barat bukan ribut soal jatah proyek," ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai bukti komitmennya terhadap efisiensi Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa sejak tahun 2026 Pemprov Jabar sudah menghapus anggaran konsumsi berlebihan di kantor gubernur.
"Kalau sekarang datang ke kantor gubernur hanya ada air mineral. Tidak ada lagi snack, tidak ada lagi makanan. Kenapa? Karena duitnya harus jadi gerak ekonomi: bangun jalan, irigasi, sekolah," ungkapnya.
Tak hanya itu Dedi Mulyadi juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada investasi asing terutama dari Tiongkok.
Baca Juga: Hersubeno Arief Beberkan Dugaan Moral Hazard Pertamina dalam Impor Minyak