Menurutnya, penyelesaian konflik tanah harus mengedepankan pendekatan humanis, bukan hanya konfrontasi.
Ia berharap pemerintah pusat ikut turun tangan agar kasus ini menjadi preseden positif dalam penanganan sengketa BLBI dan konflik agraria lain di Jawa Barat.
“Ini soal keadilan. Negara memang berhak atas asetnya tapi jangan sampai rakyat kecil dikorbankan. Harus ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” pungkasnya.
Kasus penyitaan tanah Sukaharja kini menjadi ujian serius dalam tata kelola aset BLBI sekaligus pengelolaan konflik agraria di Jawa Barat.***