Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kabar gembira terkait pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi daerah tujuan investasi tertinggi nasional pada triwulan kedua 2025 dengan total realisasi investasi mencapai Rp72,5 triliun.
Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai kontributor terbesar terhadap investasi nasional yakni sebesar 15,2% dan diharapkan bisa mempercepat penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Rocky Gerung Nilai Pemerintah Gagal Yakinkan Pasar Global, Krisis Kepercayaan Jadi Hambatan
“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat, RT, RW, kepala dusun, hingga para bupati dan wali kota. Ini hasil kerja keras kita semua dalam menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Dedi Mulyadi dalam instagramnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah berhasil mengatasi berbagai kendala termasuk premanisme dan hambatan infrastruktur yang selama ini menjadi momok bagi investor.
Namun Dedi Mulyadi menegaskan bahwa derasnya investasi harus sejalan dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Untuk itu Pemprov Jabar menghadirkan Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan (GLIK) yang kini telah berjalan secara digital.
Baca Juga: Pekerja Informal Kota Kian Rentan, Fenomena Setengah Pengangguran Marak Terjadi
“Sekarang pencari kerja tinggal masukkan datanya dan perusahaan bisa langsung mengakses kandidat yang sesuai. Ini mengurangi biaya, mempercepat proses rekrutmen, dan lebih efisien,” jelasnya.
Apalagi berdasarkan data nasional, investasi kuartal II 2025 telah menyerap sekitar 665.764 tenaga kerja di mana Jawa Barat menjadi salah satu kontributor utamanya.
“Saya tidak ingin investasi ini hanya jadi angka. Harus berdampak langsung bagi masyarakat. Mari bekerja sama untuk mempercepat kesejahteraan warga Jabar,” tegas Dedi Mulyadi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan efisiensi ketenagakerjaan, sistem rekrutmen digital ini diterapkan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat mulai Agustus 2025.
Baca Juga: Hotman Paris Sebut Pembekuan Rekening PPATK Langgar Hak Asasi Manusia