“Lebih baik jadi pemimpin yang terbuka semua aktivitas bisa dilihat di YouTube, TikTok, dan media sosial, daripada pura-pura anti oligarki tapi di belakang layar minta bantuan dana kampanye ke mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah dan pengusaha sah dilakukan asal tidak menimbulkan kongkalikong, korupsi, atau pelanggaran terhadap hak-hak rakyat.
“Yang dilarang adalah kongkalingkong dalam pengelolaan pajak, merugikan rakyat, dan tindakan kotor lainnya. Negara, pengusaha, dan rakyat harus saling mendukung,” pungkas Dedi Mulyadi.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini menegaskan posisinya yang ingin membangun Jawa Barat lewat kolaborasi terbuka dengan semua pihak sekaligus membantah tudingan yang menyudutkannya tanpa dasar.***