Adi juga menyoroti pentingnya pemisahan antara akun pribadi dan akun resmi pemerintahan.
Ia menyebut praktik seperti di luar negeri di mana akun resmi digunakan untuk komunikasi kelembagaan patut dicontoh agar akuntabilitas lebih jelas dan tidak bersifat personal semata.
Tak hanya itu Adi mendorong warga Jawa Barat untuk ikut aktif dalam mengawasi dan menyampaikan persoalan melalui media sosial.
Menurutnya jika gubernur aktif membuat konten maka warga juga harus aktif memberikan masukan secara langsung lewat kanal yang sama.***