Dalam pandangannya keberhasilan provinsi Jawa Barat sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. "
Provinsi tidak punya wilayah, tidak punya penduduk, tapi anggarannya paling besar. Maka, kita harus menjadi bapak yang menstimulus pembangunan di daerah," ungkap Dedi Mulyadi.
Ia juga menyampaikan rencana untuk mengubah pola bantuan keuangan menjadi bantuan pembangunan.
"Stimulus kita nanti berbentuk pembangunan langsung, seperti membangun jalan kabupaten atau fasilitas publik lainnya, yang kemudian diserahkan sebagai aset," jelasnya.
Baca Juga: Pagar Laut Tanggerang Baru Terbongkar 18,7 km, Brigjen TNI Harry Indarto ungkap Kendala Utama
Alih-alih langsung meningkatkan pendapatan Dedi Mulyadi lebih memilih untuk melakukan intensifikasi anggaran dengan memastikan belanja provinsi benar-benar efektif.
"Kita harus memulai dari efisiensi belanja. Kalau belanja kita belum benar bagaimana bisa meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat?" ujarnya.
Ia juga berencana mengurangi kegiatan yang dianggap kurang relevan, seperti seminar atau perjalanan dinas yang tidak mendesak.
"Daripada menghabiskan anggaran untuk rapat di luar kota, lebih baik rapat di Gedung Sate atau Gedung Pakuan. Hemat, tapi tetap produktif," katanya.
Baca Juga: Banjir Kritikan, Media Asing Soroti 100 Hari Pertama Presiden Prabowo
Dedi Mulyadi juga mengumumkan rencananya untuk membuka ruang publik di kantor pemerintahan.
Ia menyebut akan ada perpustakaan dan museum digital yang dapat diakses masyarakat.
"Ada jam tertentu di mana masyarakat bisa datang ke ruang publik tersebut. Ini sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan pemerintah," tuturnya.
Langkah Dedi Mulyadi ini menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan di Jawa Barat dengan pendekatan yang lebih efisien, sederhana, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pemilik Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidanakan: Tidak Hanya Dibatalkan