"Kalau jalan di Bekasi dan Bandung masih rusak dengan dana sebesar itu artinya pengelolaan tidak optimal," tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyinggung pentingnya konsistensi dari masyarakat.
Ia menekankan bahwa kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tidak akan diizinkan menggunakan jalan mulus hasil pembangunan dari dana pajak tersebut.
Selain itu ia mengusulkan kendaraan yang beroperasi di Jawa Barat harus menggunakan pelat nomor lokal untuk memastikan kepatuhan pajak.
Baca Juga: Geger! Timoty Ronald Prediksi Kesempatan Kelas Bawah Naik Kelas Tinggal 5 Tahun Lagi
"Kendaraan yang domisilinya di Jawa Barat harus bayar pajak di sini. Kalau tidak jangan pakai jalan yang kita bangun dari pajak rakyat," ucapnya.
Dedi Mulyadi juga berencana mengalokasikan dana pajak untuk sektor lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan rumah bagi masyarakat miskin.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi.
"Konsistensi adalah kunci. Pajak ini bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk investasi masa depan rakyat," tutupnya.
Dedi Mulyadi berharap dapat membawa perubahan signifikan pada infrastruktur Jawa Barat dan menjadikannya sebagai provinsi terdepan dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.***