Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan jajaran Kementerian Pendidikan untuk membahas masa depan pendidikan di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia itu.
Dalam pertemuan tersebut Dedi Mulyadi menyoroti dua tantangan besar: kebutuhan ruang kelas dan kekurangan guru di Jawa Barat.
"Saya ketemu dengan Pak Wamen, Ibu Dirjen, Pak Dirjen. Intinya adalah membicarakan masa depan pendidikan Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi dalam instagramnya.
Baca Juga: Polisi Dinilai Profesional Tangani Kasus Kematian Arya Daru, Ini Kata Penasihat Ahli Polri
Menurut Dedi Mulyadi meskipun jumlah penduduk Jawa Barat mulai mengalami penurunan karena faktor urbanisasi dan pernikahan yang cenderung terlambat kebutuhan sekolah tetap sangat tinggi.
"Ke depan diperlukan ruang kelas baru. Kalau membangun ruang kelas dan sekolah, gubernur sanggup. Tahun depan kita akan perbanyak lagi sekolah," jelasnya.
Namun menurut Dedi Mulyadi masalah utama bukan pada pembangunan fisik melainkan pada ketersediaan tenaga pengajar.
Dirjen Pendidikan mengungkapkan bahwa Jawa Barat masih kekurangan lebih dari 100 ribu guru jika dihitung dari semua jenjang baik negeri maupun swasta.
"Khusus untuk sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi, kekurangannya sekitar 16 ribu guru," ungkap Dirjen saat berdialog dengan Dedi Mulyadi.
Untuk mengatasi masalah ini Dedi Mulyadi berencana berkonsultasi dengan para bupati dan wali kota se-Jawa Barat mengingat kebutuhan guru mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Menanggapi itu pihak Kementerian Pendidikan menyebut sebenarnya stok guru sudah ada.
Tercatat ada lebih dari 90 ribu calon guru yang telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik mulai dari lulusan S1/D4 hingga yang telah memiliki sertifikat pendidik.
"Silakan Pak Gubernur bersama para bupati dan wali kota mengajukan formasi untuk kami koordinasikan dengan BKN dan Kementerian PAN-RB melalui seleksi nasional," ujar pejabat dari Kemendikbud.
Artikel Terkait
Hotman Paris Desak Prabowo Bebaskan 8 Importir Gula, Ini Alasannya!
Mahfud MD: Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong Bukti Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik!
Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto, Ini Tanggapan Ikrar Nusa Bhakti
Jokowi Buka Suara soal Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong
Ade Armando Kupas Reaksi Publik Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Jawab Kritik Atalia Soal Ruang Kelas Padat, Dedi Mulyadi: Hanya 38 Sekolah, Itu pun Terpaksa