Namun sejumlah bupati dan walikota di wilayah Jabar memilih untuk mengizinkan kegiatan tersebut kembali dengan sejumlah catatan dan aturan ketat.
“Menjadikan siswa sebagai objek untuk meningkatkan sektor pariwisata itu praktik yang tidak memiliki dasar akademis dan moral,” tegas Dedi Mulyadi.
Ketidaksepahaman ini menyebabkan perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan study tour.***
Artikel Terkait
Cak Imin Ingin Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Pengamat Politik Sebut Ini Risiko Politik Uang
“10 Tahun Dipimpin Pembohong!” Amien Rais Tuntut Keadilan atas Ijazah Jokowi
5.100 Handphone Rakitan Ilegal Disita, Kemendag Bongkar Pabrik Palsu di Cengkareng
Belum Dipanggil Polisi, Gubernur Dedi Mulyadi: Siap Jika Dimintai Keterangan Terkait Tragedi Garut
Rp 7,5 Miliar dan Piala Sri Baduga, Dedi Mulyadi Tantang Kepala Desa dan Warga Jawa Barat!
Partai NasDem Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN, Ini Responsnya