GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil, mencanangkan terbentuknya Jawa barat sebagai povinsi digital atau Jabar Digial Province. Pencanangan itu dilakukan pada bulanJ Juli 2021 . Baru setengah tahun, namun banyak yang bertanya, sudahkan tekad Gubernur itu terwujud?
Jawaban atas pertanyaan itu harus didahului dengan penelitian yang saksama. Sudahkan para pejabat daerah melakiklan digitalisasi dalam melakukan pekerjaanya? Tanpa penelitian, peovinsi tidak akan dapat menjaweabnya, Mungkin hanya prediksi atau perkiraan saja.
Pada kenyataanya, masih banyak pejabat di tingkagt kota/kabupaten yang masih mempertahankan kenyamanan bekerja secatra manual. Aklibatnya pelayanan terhadap masyarakat, sering lamban. Masih banyak pejabat, terutama di tingkat kecamatan/kelurahan yang masih belum menguasai sepenuhnya teknologi digital. Tampaknya pemerintah perovinsi masih harus terus melakukan siosialisasi, bimbingan, dan pendampingan. Pengenalan terhadap teknologi baru itu membutuhkan pelatihan yang intensif.
Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2021 sudah memiliki sebuah lembaga Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D). Lembaga itu melakukan sosialisasi pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kalau tidak salah pada 27 Juli 2021 TP2D Jabar melakukan rapat Koordinasi dengan tema Pentingnya Digitalisasi dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Sinergitas dfan Kolaborasi. Pada Rakonwil itulah Gubernur Jabfr mencanangkan Jawa Barat Digital Province tersebut.
Tema rakonwil itu cukup panjang, “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stablitas Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Povinsi Digital Melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi”. Sebetulnyan digitalisasi semua garapan pemda di seluruh Jawa Barat, bukan hanya untuk penguatan ekonomi. Justru yang sangat penting, digitalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Melalui digtalisasi, masyarakat secara mudah dapat melakukan komunikasi dengan semua instansi pemerintah. Sebuah contih kexil, masyarakat yang tinggal di sebuah kompleks, dilanda kebingungan karena sampah rumah tangga tidak diangkut petugas PD Kebersihan. Dalam waktu singkat aparatur pemerintrah di tingkat kecamatan atau pemkab menjelaskan hambatannyua dan pelaksnaan pengangkiutan sampah akan dilakukan secepatnya. Melalui digitalisasi aparat pemetrintah daerah dapat mengatahui hambatan yang dialami PD Kebersihan.
Diharapkan sosialisasi teknologi digital terus dilakukan, baik oleh TP2D maupun instansi pemerinrah. Sosialisasi itu sangat penting bukan hanya mencapai target terbentuknya Jawa Barat Provinsi Digital. Penguasaan teknologi digital haraus terkuasai sepenuhnya oleh semua ASN. Namun kita harus ingat, teknologi baru itu akan berjalan cepat. Generasi baru perangkat dan sistemnya akan berubah. Bukan mustagil dalam waktu dekat akan muncul teknologi kekinian yang lebih modrn dari teknologio digital.
Dibutruhkan tenaga sukarelawan dari perguiruan tinggi, membantu TP2D melakukan sosialisasi dan pendampingan. Semua ASN harus mampu masuk ke era digital dengan cepat. Sebelum teknologi supercanggih muncul menggantikan digital, masyarakat Indonesia sudah beradaptasi dengan teknologi digital. ***
