USAHA mikro, kecil, dan menangah (UMKM) merupakan usaha yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Selama ini UMKM merupakan usaha yang justru dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang terpuruk sekali pun. Pemerintah dan dunia usaha meyakini benar, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian.
Kontribusi UMKM memberikan kontrubusi 57,24% terhadap PDB, setara Rp 5.712,14 triliun. Angka itu masih dapat terus dipacu dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas serta pemasaran hasil produksinya. Pertumbuhan UMKM akan terpacu dengan tiga syarat, seperti yang ditargetkan Bank Indonesia. Pada laporan petekonomian Jawa Barat periode kedua tahun 2021, BI telah menyusun kerangka kebijakan pengebangan UMKM yang fokus pada tiga aspek yakni korporatisasi, digitalisasi, dan pwmbiayaan yang inovatif.
Tiga aspek pengembangan UMKM itu ternyata tidak terlalu mudah dan berhasil secara memuaskan. Korporatisasi, bagi sebagian pelaku UMKM masih merupakan trauma karena korporasi yang pernah mereka coba, belum terasa manfaatnya. Mereka (kebanykan) berpendapat, korporasi sulit diwujudkan dalam situasi persaingan yang semakin sengit. Mereka belum memahami benar, apa manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan terwujudnya korporasi antar-UMKM.
Pemerintah mendorong para pelaku UMKM masuk pada era digitalisasi. Hanya dengan digitalisasi usaha akan semakin mudah berkembang. Komunikasi pelaku nusaha dengan pelaku pasar akan sangat mudah melalui komunikasi berbasis internet. Melalui program digitalisasi, pasar akan lebih terbuka. Bank Indonesia meyakini dengan program digitalisasi. Indonesuia, khususnya Jawa Barat akan memiliki UMKM 4.0 yakni era digital yang tidak mungkin terlewatkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Namun sampai triwulan II 2021, pelaku UMKM yang beradaptasi dengan digital baru sekira 26,2% yang memanfaatkan teknomogi digital menuju e-commerce
Dalam hal pembiayaan, meskipun pemerintah dan perbankan berusaha keras mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan memperoleh kredit, pada kenyataannya kredit UMKM, khususnya UM, masih sangat rendah. Pera pelaku usaha mikro-kecil masih beranggapan, untuk memperolegh kredit atau pembiayaan melalui bank itu sangat sulit. Bukan masalah manajemen perbankan yang berbelit dan sulit tetapi sikap para pelaku usaha yang tidak begitu tertarik dengan kredit. Sampai triwulan II 2021, tercatat, 69,6 % pelaku usaha yang tidak memiliki kredit bank. Hanya 6,1% pelaku usaha yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan nonbank.
Kurangnya minat para pelaku UMKM terhadap kredit, sulitnya masuk ke era digitalisasi, dan pembentukan korporasi, merupakan hambatan terbesar dalam upaya peningkatan kinerja UMKM. Tiga fokus yang ditetapkan BI, kecuali digitalisasi, sangat erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan sebagian para pelaku usaha. Mungkin harus ada cara lain yang dapat dicerna dan dilakukan para pelaku usaha. Harus dibuat motivasi yang sejalan dengan budaya dan kepercayaan atau agama mereka. Formulasi dan bentuk lain dari korporasi dan kredit.
Sdangkan digitalisasi, hanya butuh waktu saja. Dalam waktu dekat, digitalisasi akan merupakan kebutuihan mutlak dalam dunia usaha. Tinggal sosialisasi dan kemudahan memeperoleh perangkat keras dan perangkat lunaknya. Sekarang sudah mulai penjual cilok, bala-bala, atau lotek bertransaksi secara daring. Go pay dan go send seblak mulai marak. ***
