PANDEMI Covid-19 masih menjadi kendala terbesar pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Namun secara angka, pemaparan Covid-19 memperlihatkan kecenderungan melandai. Belum dapat dipastikan, apakah penurunan angka kasus positif corona itu sebagai dampak langsung pelaksanaan vaksinasi atau ada faktor lain.
Dalam pelaksanaan vaksinasi, menurut Menteri Kesehatan, Budfi Gunadi Sadikin, terjadi hambatan. Kendala itu muncul akibat sikap beberapa negara produsen vaksin menunda pasokan vaksin hampir ke semua negara pemesan. Indonesia yang sedianya memesan 30 juta dosis untuk dua bulan terakhir, bulan ini hanya mendapat 20 juta dosis. Akibatnya persediaan vaksin (bebagai merek) masih kurang dari target. Karena itu vaksinasi belum dapat dilakukan secara merata. “Namun kita masih punya waktu sampai Desember,” kata BG Sadikin. Menurut statistik, Indonesia masih menempati urutan terendah dalam jumlah orang yang divaksin dibanding Amerika Serikat dan China.
Dikhawatirkan, keterlambatan pelaksanaan vaksinansi itu berakibat buruk terhadap pemulihan ekonomi. Namun pemerintah tetap optimistis, pemulihan ekonomi akan tercapai segera setelah vaksinasi usai. Masalahnya, Covid-18 masih terus bermutasi kemungkinan lebih cepat dibanding pelaksanaan vaksinasi. Dengan demikian target pemulihah ekonomi yang akan tampak mulai Maret, agak sulit tercapai.
Pemerintah berusaha melakukan berbagai kiat meningkatkan kinerja ekonomi di samping berusaha keras melawan Covid-19. Jalan yang ditempuh antara lain, meningkatkan daya beli masyarakat dengan pemberian tunjangan langsung, memperluas pasar, membuka kesempatan bagi UKM dan koperasi mendapatkan kredit lunak. Jumlah dana yang disediakan bagi kredit itu terus ditingkatkan. Begitu juga upah buruh disesuaikan.
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang duku disebuit UMR, di beberapa daerah naik. Di Jawa Barat, Kabupaten Karawang masih menempati urutan teratas dalam skala UMP. Tercatat, UMP Karawang naik menjadi Rp 4.798.312,00. Disusul Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90. Kota Bekasi Rp 4.782.935,64. Kota/Kabupaten yang menetapkan UMP di atas Rp 4 juta meski berada di bawah UMP Karawang yaitu Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, diikuti Kabupaten Purwakarta. Kota/kabuaten lainnya rata-rata Rp 3 juta lebih. Sedangkan UMP Jabar terendah diterima para buruh di Kota Banjar (Rp 1.831.884,83) diikuti Garut Rp 1.961.575,70.
Penetapan jumlah UMP itu pada satu sisi, relatif, dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Pada sisi yang lain, UMP yang terus meningkat, merupakan beban berat bagi para pengusaha. Cukup banyak pengusaha yang melakukann relokasi perusahaannya ke kota/kabupten lain yang UMP-nya relatif rendah. Bahkan banyak pula investor yang menutup pabriknya atau pindah ke luar negeri. Sedikitnya hal itu berpengaruh terhadap arus investasi padahal investasi merupakan andalan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pulihnya ekonomi nasional akan tercapai manakala pandemi Covid-19 teratasi. Namun bukan hanya itu, pertumbuhan ekonomi, khususnya arus investasi, dipengaruhi pula oleh situasi politik dan keamanan. Indonesia sekarang tengah menghadapi situasi yang tidak begitru kondusif. Sepanjang suasana politik dan keamanan terus memanas, dikhawatirkan pemulihan ekonomi akan terkendala. Kiat dan tindakan apa yang akan dilakukan pemerinah mengatasi semua itu? Diperlukan langkah simultan. ***
