DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) meminta, Gubernur Jawa Timur, Khopipah Parawansa, menolak beras impor masuk ke Jatim. Saran itu dapat diterima atau tidak, sangat bergantung kepada kebijakan gubernur. Belum terdengar pendapat pemda yang lain namun beberapa kelompok masyarakat, termasuk HKTI dan para petani, meminta pemerintah tidak mengimpor beras dari negara mana pun. Alasannya, sekarang di sebagian besar daerah penghasil padi berada pada masa panen raya. Akibatnya harga padi merosot sedangkan daya serap Bulog masih terbatas.
Hampir tiap kali kebijakan impor beras, terjadi perbedaan kepentingan. Petani dan pengusaha beras beranggapan, impor beras merupakan kebijakan yang memukul petani. Kebiajakan itu dinilai terlalu memihak importir. Para petani tidak dapat menjual hasil panennya dengan harga wajar karena harga beras impor selalu lebih murah dibanding beras lokal. Sedangkan pemerintah melakukan impor beras untgujk kepentingan terjaganya ketersediaan beras dalam negeri.
Menuirut perhitungan Kementerian Perdagangan, panen raya tahun ini tidak menghasilkan padi sesuai target. Kekhawatirtan itu timbul akibat terjadinya berbagai musibah, antara lain banjir dan longsor, beberapa gunung berapi meletus, dan yang paling menonjol wabah corona masih belum teratasi. Pemerintah harus menyalurkan pangan, termasuk beras, kepada masyarakat yang terkena musibah. Pasokan beras nasional diperkirakan tidak berimbang dengan kebutuhan yang terus bertambah. Kebutuhan atau permintaan melonjak sedangkan pasokan berkurang, dipastikan akan terjadi peningkatan harga.
Pada satu sisi, kenaikan harga beras akan menguntungkan petani. Pemerintah justru berkewajiban meningkatkan pendapatan petani. Meningkatnya harga beras berdampak positif bagi pendapatan petani. Daya beli petani akan meningkat dan itu berarti kesejahteraan rakyat (petani) meningkat pula.
Namun yang dipikirkan pemerintah bukan hanya petani, konsumen yang jumlahnya jauh lebih banyak, terutama rakyat berpenghasilan rendah juga harus diperhatikan. Daya beli masyarakat yang masih rendah akan semakin rendah apabila harga kebutuhan pokok, terutama beras, terus meningkat.
Kepentingan produsen dan konsumen itu merupakan tantangan sangat berat. Kita tidak dapat berdiri di belakang salah satu sisi saja. Kita, terutama pemerintah, dituntut membuat formulasi yang paling tepat untuk mengatasinya. Keseimbangan kepentingan dua belah pihak harus menjadi landasan dalam dalam menentggukan kebiijakan pangan. Pendapatan petani tertekan, harga beras terrjangkau masdyarakat luas.
Daya serap Bulog terhadap hasil panen harus tetap terjaga. Pembelian gabah pada masa panen raya hendaknya dilakukan dengan harga sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang ada. Beras impor tidak dilempar ke pasar selama persediaan beras nasional masih cukup. Beras impor disalurkan sesuai dengan niat awalnya yakni menjaga stok beras sehingga tidak tertjadi kelangkaan beras di pasar.
Menurut catatan BPS yang dukutip KOMPA STV, sejak lama, Indonesia selalu mengimpor beras dari Vietnam, India, Myanmar, dan Pakistan. Sejak awal kepemimpinan Prersiden Jokowi, Indonesia selalu mengimpor beras terbanyak dari Thailand. Tahun 2019 Indonesia mengimpor beras 53.278 ton dari Thailkand dan 33.133 ton dari Vietnam. Tahun 2020 Indonesia mengimpor beras dari Thailand 89.406 ton. Tahun ini Indonesia akan mengipor 1 juta ton untuk 4 tahun pengiriman.
Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat. Hasil panen persawahan di seluruh Indonesia masih fluktuatif. Selain akibat cuaca dan sering kali terjadi musibah, lahan pertanian, terutama di P. Jawa, semakin berkurang. Tradisi makan nasi masyarakat Indonesia belum atau bahkan tidak akan tergantikan. Banyak etnis Indonesia yang tadinya tidak makan nasi, sekarang justru mengganti sagu, jagung, atau ketela dengan nasi.
Namun jangan pernah ada niat siapapun, melarang orang Indonesia makan nasi. ***
