KANTOR Perwakilan Bank Insonesia Jawa Barat merilis, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi yang cukup dalam. Diasebutkan kontraksi itu mencapai angka minus (-) 5,89 persen. Pertumbnuhan negatif itu baru kali ini terjadi dalam kurun waktu 17 tahun terakhir. Di Pulau Jawa, kontraksi ekonomi Jabar tersebut merupakan terdalam keempat setelah DKI Jakarta, Banten, dan DIY. Secara nasional, angka itu lebih tinggi daripada kontraksi nasional yang bearada pada angka 5,2 persen.
Namun demikian, Jabar masih menjadi penopang ekonomi nasional ketiga setelah DKI Jakarta dan Jatim. Pusat masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi Jabar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional terpatok 13, 63%. Angka itu merupakan tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (16,04%) dan Jattim (14,92%). Dipastikan angka itu tidak dapat terpenuhi saat ini namun pusat masih mendapat topangan dari sejumlah prvinsi di luar Jawa yang ekspor hasil alam dan pertambangannya masih berjalan..
Kontraksi ekonomi Jabar yang juga dialami hampir semua daerah bahkan negara, merupakan pengaruh langsung melemahnya perekonomian global. Ekspor impor mengalami tekanan luar biasa beratnya. Apa lagi ekspor dan impot Jabar berada pada jalur industri. Seperti kioa ketahui bersama, industri manufaktur mengalami kontraksi juga. Semuanya merupakan dampak merebaknya Covid-19. Belanja masyarakat dan belanja pemerintah terjun nyaris ke titik enol. Mobilitas penduduk akibat PSBB semakin terbatas. Dengan demikian perputaran uang semakin melambat dan itu mendorong partumbuhan ekonomi ke arah negatif.
Laporan Perekonomia Provinsi Jawa Barat yang duterbitkan Bank Indonesia menulis, kontraksi ekonmomi Jabar terutama akibat merosotnya konsumsi masyarakat yang anjlok pada Triwukan II 2020 dibanding Triwulan I 2020. Saat itu konsumsi masyarakat berada pada angka positif (2,73%). Investasi juga tumbuh negatif yakni -11,07%. Volume perdagangan mengalami kontraksi sampai -12,11%. Secara keseluruhan kontraksi ekonomi Jabar didorong dengan melemahnya konsumsi rumah tangga, Justri konsumsi rumah tangga sebelum kontraksi merupakan penunjang ekonomi paling besar (66,07%) pada triwu,an I - 2020.
Bukan belanja masyarakat saja yang turun dratis, belanja pemerintrah juga mengalami kontraksi sampai -0,87% dibanding triwulan I - 2020. Pemerintah pusat menghadapi kendala di lapangan dalam merealisasikan belanja pemerintah. Belanja rutin dan belanja stimulus fiskal terhambat karena pemerintah harus melakukan kebijakan mendadak dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Hal itu berdampak pula kepada belanja pemerintrah daerah. “Pemerinrah pusat meminta pemerinrah daerah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk menangani Covid-19,” tulis Laporan Perekonomia Jabar.
Tampaknya kontraksi ekopnomi Jabar dan juga nasional akan berlanjut selama Indonesia dan negara lain belum mampu keluar dari penyanderaan Covid-19. Target pemerintah, Covid-19 akan tertanggulangi pada awal tahun 2021, masih harus dilihat dari strategi dan kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19 tersebut. Pemerintah pusat keukeuh tidak melakukan lock dawn meskipun mendapat desakan kuat dari berbagai penjuru, antara lain dari para tenaga kesehatan. Alasannya, agar perekonomian masyarakat tidak lumpuh total. Rakyat masih dapat bergerak mencari nafkah dengan syarat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak terjun terlalu bebas, baik secara nasional maupun daerah.
Itu strategi menahan penyebaran corona dan kontraksi ekonomi. ***
Keberhasilannya amat berbanthung ke[pada kedisi[plinan masyarakat. Kita berharap vaksinasi segera berjalan. ***
