"Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar kita telah juga memasukkan Pancasila sebagai dasar filosofis nya. Akan tetapi "jauh panggang dari api", Pancasila sebagai landasan filosofis masih sebatas di ranah akademik, dalam praktek penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofisnya," beber Ono.
Hal tersebut, kata Ono, merupakan pekerjaan rumah kita semua, dalam kerangka terus berupaya mengejewantahkan Pancasila menjadi benar-benar hidup dan menjadi nafas geraknya penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
Ia menambahkan, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan telah terjadi polarisasi yang cukup tajam, kelompok Pro Pancasila yang selama orde baru tiarap, tampaknya belum memperlihatkan gerak yang maksikal dalam mengejewantahkan Pancasila, sementara kelompok Pro
"Khilafah yang anti Pancasila, semakin berani terang-terangan melakukan propaganda mereka.
Tidak hanya secara akademik, bahkan gerak politik tersebut juga telah tampak jelas dihadapan kita semua. Apakah kita semua terus diam dan membiarkan mereka semakin besar? Atau kita tampakkan perlawanan yang nyata agar kita semua dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram dibawah naungan negara yang berasaskan Pancasila, sebagaimana telah kita nikmati selama ini," terang Ono.
Ono mengatakan, tentunya kita semua harus mulai maju menampakkan gerak nyata kita.
Pancasila, tegasnya, tidak boleh lagi menjadi jargon saja, Pancasila tak boleh lagi hanya menjadi syarat formal tanpa nilai, Pancasila harus kita dorong benar-benar menjadi nafas setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disemua tingkatan, dan menjadi nafas penyelenggaraan negara.
Sehingga:
1. Politik identitas, tidak lagi merebak, mengganggu dan merusak sistem demokrasi yang berjalan di republik ini.
2. Krisis kebudayaan ( maraknya budaya" asing tanpa bisa dikendalikan)
3. Ekonomi, pemerataan ekonomi bagi semua masyarakat Indonesia dapat segera terwujud agar kita menjadi bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.
4. Perang, setelah sebelumnya Pancasila ditawarkan kepada dunia, ditengah hiruk pikuk ancaman perang dunia ketiga, hendaknya pemerintah kita tetap menjalankan politik bebas aktifnya dan menyerukan perdamaian kepada semua pihak yang saat ini terlibat konflik.
Baca Juga: Targetkan Jabatan Gubernur Jabar, PDIP Gencar Berkomunikasi dengan Partai Lain
"Pancasila dapat menjadi perangkat untuk menyikapi seluruh kondisi dan dperkembangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Kondisi yang diinginkan oleh Pancasila, secara garis besar, adalah masyarakat, negara, dan dunia yang tanpa penindasan," tutur Ono.
Artikel Terkait
SPI: "Larangan Ekspor CPO Dicabut, Harga TBS Petani Masih Rendah"
Bangkit dari Anjloknya Tingkat Kunjungan Wisatawan, Jabar Targetkan Kedatangan 42 Juta Wisatawan
Denny Siregar : Bahasa Simbol Jokowi mengarah Ke Kandidat Pilpres?
Pengamat Hukum Refly Harun Mengkritisi Penunjukkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Terkait Minyak Goreng
Kata Pengamat, Tesla Investasi di Indonesia, Ini Kerjasama yang Harus Dipersiapkan!
Anak Pertama Ridwan Kamil, Terseret Arus Sungai Aaree di Swiss, Pemprov Jabar Adakan Doa Bersama