Bisnisbandung.com - Pasca amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, publik menyoroti arah sikap politik PDIP.
Spekulasi merebak: akankah PDIP bergabung ke koalisi pemerintah Prabowo-Gibran?
Pengamat politik, Adi Prayitno menyebut PDIP telah menegaskan diri sebagai "teman tapi mesra" bukan oposisi tapi juga tidak masuk koalisi resmi.
Baca Juga: Pelaku Usaha Terbebani Royalti, Ternyata Begini Hitung-Hitungan Tarifnya
“Definisi partai penyeimbang ala PDIP itu menarik. Mereka siap mendukung penuh kebijakan pemerintah yang pro rakyat, tapi akan mengkritik keras jika kebijakan itu bertentangan dengan keadilan, hukum, dan Pancasila,” ujar Adi lewat kanal youtubenya.
Adi menilai meski secara formal di luar kekuasaan, PDIP dalam praktiknya kerap tampil sebagai pendukung utama sejumlah program prioritas pemerintah Prabowo.
“Kebijakan seperti PPN 12 persen, makan bergizi gratis, hingga sekolah rakyat, itu semua dapat sokongan dari PDIP di parlemen,” katanya.
Menurut Adi sikap ini mirip hubungan "teman tapi mesra".
“Secara posisi di luar tapi secara substansi sudah bekerja sama. Ini yang disebut partai penyeimbang dalam praktiknya,” lanjutnya.
Baca Juga: Suara Alam Diputar di Kafe Juga Bisa Kena Royalti, LMKN Jelaskan Mekanismenya
Lebih jauh Adi menyinggung kemungkinan perbedaan sikap PDIP terhadap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau dengan Prabowo secara pribadi maupun institusi, PDIP terlihat baik-baik saja. Tapi dengan Gibran yang dianggap sebagai representasi politik Jokowi tampaknya masih ada jarak,” ujarnya.
Konteks ini menurutnya penting mengingat keretakan politik antara PDIP dan Jokowi menjelang Pilpres 2024 lalu.
Adi juga mengingatkan bahwa sikap "penyeimbang" bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Baca Juga: Mantan Hakim Agung Nilai Pelaporan Tom Lembong Masuk Ranah Etik, Bukan Teknis Yuridis