Partai Demokrat kata dia pernah menerapkan strategi serupa usai Pilpres 2014.
“Demokrat saat itu tidak masuk ke kubu Jokowi maupun Prabowo. Mereka mendukung kebijakan pro-rakyat tapi juga mengkritik yang kontroversial,” jelasnya.
Namun akhirnya lanjut Adi sikap penyeimbang Demokrat itu luntur juga.
“Pada periode kedua Jokowi, Demokrat bergabung ke pemerintahan dan AHY masuk kabinet. Jadi penyeimbang bisa jadi hanya fase sementara,” katanya.
Baca Juga: Beban Berat APBN 2025, Awalil RizkyL 19% Pendapatan Negara Dipakai untuk Bunga Utang
Adi juga menyinggung konteks historis: PDIP dulu sangat keras terhadap pemerintahan SBY.
“Saat SBY berkuasa, PDIP menjadi oposisi total. Hampir semua kebijakan SBY dikritik bahkan yang tidak kontroversial,” tegasnya.
Kenapa sekarang berbeda? “Karena hubungan Mega dengan SBY dulu tegang tapi hubungan Mega dengan Prabowo sangat cair. Ini faktor besar dalam sikap PDIP hari ini,” terang Adi.
Adi menyimpulkan bahwa mazhab politik Indonesia memang cenderung moderat.
“Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Politik kita memang cair. Jadi jangan terlalu galak, jangan juga terlalu lunak. Yang penting jangan beda pendapatan!” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Boleh Kibarkan Bendera One Piece, Gubernur Dedi Mulyadi: Asal Merah Putih Tetap Paling Atas
Mahfud MD Buka Suara Soal Amnesti dan Abolisi Serta Polemik Bendera One Piece
Filsafat Bukan Sekadar Hafalan, Ini Pesan Rocky Gerung untuk Generasi Muda
Bupati Indramayu Curhat soal Banjir Rob ke Gubernur Dedi Mulyadi, Solusi Rumah Panggung Siap Digarap
“Bawa Duit ka Bandung!” Dedi Mulyadi Minta Warga Jawa Barat di Singapura Bangun Kampung Halaman
TPA Sarimukti Kebanjiran Sampah, Sekda Jabar Terapkan Pembatasan Tonase