“Kalau APBN terus dikeruk seperti ini, sementara sektor lain seperti koperasi, UMKM, dan pendidikan minim anggaran, publik punya hak bertanya: siapa yang paling diuntungkan?” ujar Awalil.
Awalil menegaskan, meskipun moratorium bisa jadi wacana menarik itu bukan solusi instan.
Ia mengingatkan bahwa hingga 2024 APBN sudah keluar Rp89 triliun belum termasuk alokasi tahun ini yang mencapai hampir Rp5 triliun.
“Moratorium itu seperti kita nyicil rumah, lalu tiba-tiba berhenti. Duit sudah keluar banyak tapi rumah belum bisa ditempati. Jadi solusi IKN ini harus lebih dari sekadar rem mendadak,” tutupnya.***